Padang: Tahun Baru Wali Kota Baru

GERAKAN sosial (social movement) para pedagang Pasar Raya bakal mencapai puncaknya. Memasuki pergantian tahun, mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar (APP) tersebut, bakal mencoba mengganti pimpinan kota, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Tahun baru wali kota baru,” ujar Koordinator APP Budi Syahrial, Senin (28/12) saat bersilahturahmi dengan Ketua Koperasi Pedagang Ikan Asin (Kopika) Alfi Malin di sekretariat koperasi itu. “Itu langkah terakhir kita, untuk memecah kebuntuan aspirasi oleh pemko.”

Adapun dua tuntutan utama yang akan digelar oleh aliansi ini adalah, pemko segera memindahkan relokasi pedagang korban gempa di Pasar Inpres I dan lantai II Pasar Inpres II (kios dan los darurat-red), ke tempat lain dan membangun kembali terminal angkutan kota (angkot). “Kita kembali mendesak pemindahan kios dan los, seperti yang telah disepakati oleh wakil wali kota (Mahyeldi-red),” kata Budi.

Dalam waktu dekat, kata Budi didampingi Wakil Ketua Kesatuan Pedagang Pasar (KPP) H Asril Manan dan Irwan Sofyan (sekretaris), pedagang pasar akan kembali mengadakan aksi besar-besaran seperti yang telah dua kali dilakukan. “Ini aksi terakhir, terbesar dan harus tuntas,” kata Budi yang juga manejer Kopererasi Pedagang Ayam (KPA) ini.

Honor; Antara Century dan BPRR

JUDUL di atas memang tidak memiliki hubungan yang jelas, kalau disimak secara sepintas. Namun bagi saya, keduanya memiliki kesamaan — setidaknya dari koran terbitan pekan ini. Dua lembaga yang menangani hal berbeda tersebut, sedang meributkan apa yang pantas mereka terima, setelah bekerja.

Pansus Hak Angket Century DPR RI tengah mengajukan anggaran untuk honor mereka sebesar Rp 5 miliar, guna mengungkap kasus yang disebut-sebut bakal melebar hingga ke Wakil Presiden Boediono tersebut.

Sementara, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekontruksi (BPRR) — lembaga yang dipaksa lahir di Padang, juga meributkan honor dari pekerjaan mereka yang belum jelas. Tak tanggung-tanggung, tim yang dikepalai Sekdako Emzalmi itu, juga mematok uang jariah Rp 2,6 miliar. Sungguh jumlah yang fantastis.

Dua anggaran yang jumlahnya hanya berselisih Rp 2,4 miliar itu menjadi mencolok, ketika memperbandingkan alasan keduanya. Panitia Adhoc Century meminta honor, untuk melacak, ke mana raibnya dana penyelamatan bank sebesar Rp 7,6 triliun. Sementara, belum jelas, apa yang akan “diselamatkan” oleh BPRR.

Masa Silam dan Masa Depan

Kemajuan bukanlah semata-mata perbaikan dari masa silam, kemajuan adalah bergerak maju menuju masa depan. (Kahlil Gibran)

Sosok Kahlil Gibran (KG) masih menyisakan cerita di balik kisah-kisah masa lalulu. Meski tak sanggup, meski hanya membeli romannya di toko buku masa itu, aku selalu mendapatkan “fatwa-fatwa” masa depan dan cinta KG — setidaknya dari bacaan yang tersedia di Perpustakaan Daerah Sumbar. (kini masih hancur oleh gempa).

Jadi, lama tak membuka file-file tentang KG, membuat sebuah kerinduan sendiri di hati. Sebuah kutipan sengaja mengawali catatan blog yang sudah lama “terlupakan” ini. Perbaikan masa silam memang menjadi target utama yang kulakukan akhir-akhir ini. Lambannya gerakan pemikiran, membuatku kian tertinggal jauh oleh jaman. Tapi, semoga tak lagi menjadikan aku sebagai orang yang membelakangi kehidupan.

Mungkin, tak bijak juga, kalau menyebut aku telah memperbaiki masa silam yang penuh dengan khilaf. Paling tidak, aku telah mencoba. Mencoba memperbaikinya dengan segala kebaikan. Kini, saatnya untuk bergerak menuju masa depan — tentunya yang lebih baik. Tapi, sebuah perjuangan yang mungkin bisa melemparku ke mada depan yang lebih baik, bakal segera diselesaikan dengan cepat. (***)

 

Tags: revi

Otonomi Perlu Diawasi

Bentuk Badan Independen

SEPULUH tahun diterapkan, otonomi daerah di Indonesia seperti bola liar yang tak dapat dikendalikan. Untuk itu, perlu sebuah badan otonom (independen) yang harus mengawasi “gerakan” otonomi tersebut.

“Ini harus dipikirkan oleh Depertemen Dalam Negeri (Depdagri) ke depan. Biar kabupaten dan kota tak semena-mena menjalankan laju otonomi ini,” ujar mantan Bupati Tanahdata Drs Masriadi Martunus MSi, saat berbincang dengan POSMETRO, kemarin.

Pria yang mendapatkan penghargaan Otonomi Award dari Depdagri atas kesuksesannya menjadi bupati, 2005 ini mengusulkan, badan itu secepatnya dibentuk di tingkat provinsi dan pusat. “Biar otonomi ini berjalan seperti yang diharapkan,” terang pengusaha sukses di Jakarta ini.

Katanya, sejak bergulirnya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan diperbaiki dengan UU 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, guliran otonomi sepertinya benar-benar bertumpu pada bupati dan wali kota yang memimpin kabupaten/kota. Bahkan, fungsih koordinasi yang digenggam provinsi, sepertinya tak ada lagi.

Kecele Soal Status Bencana

Kunker Komisi C DPRD ke Bantul dan BNPB (3/3)

DPRD Kota Padang, sengaja mendatangi BNPB di Jalan H Djuanda, Jakarta Pusat, guna mendapatkan kepastian, tentang status bencana di Sumbar. Berharap dapat meyakinkan BNPB tentang status bencana, dari bencana daerah ke bencana nasional, mereka malah kecele.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Bakri Beck bertegas-tegas, status bencana Sumbar sudah jelas dari awal. “Ini hanya bencana daerah, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi,” kata Bakri menanggapi pertanyaan Ketua DPRD Padang Zulherman SPd MM Dt Bagindo Sati.

Kata Bakri yang juga orang Kuranji, Padang ini, kondisi gempa Sumbar, sama dengan gempa Yogyakarta 2006, sebagai bencana daerah. “Bencana nasional itu seperti di Aceh 2005 lalu dengan sebaran bencana yang merata dan korban mencapai 200 ribu jiwa,” terang Bakri, saat hearing dengan Komisi C DPRD Padang, pekan lalu.

Meski dengan status bencana daerah, tapi BNPB tetap telah merampungkan kebutuhan untuk pembangunan kembali Sumbar. Menurut Bakri, untuk mengembalikan Sumbar pada kondisi fisik seperti semula, membutuhkan alokasi dana Rp 6,417 triliun. Karena itu, BNPB akan fokus untuk menyediakan alokasi dana tersebut dan menyalurkannya ke Sumbar.

Kebudayaan Jadi Modal Bangkit

Kunker Komisi C DPRD ke Bantul dan BNPB (2/3)

FAKTOR kebudayaan, menjadi satu kunci utama, kenapa Bantul begitu cepat pulih dari kondisi darurat pascagempa. Meski tak sebesar gempa Sumbar, gempa 5.9 SR sudah cukup memporak-porandakan Bantul. Karena, pusat gempa berada di daratan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Ir Riantoni MSi menyebut, budaya Jawa mengajarkan, bila karena gempa , kehilangan harta benda, maka seperti tidak kehilangan apa-apa. Artinya, masyarakat sudah dipersiapkan, untuk hidup dalam keadaan sulit ekonomi.

Selanjutnya, katanya, di Jawa juga dikenalkan dengan rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. “Bila kehilangan sanak keluarga, berarti seseorang seperti kehilangan separoh jiwanya. Karena itulah, ada juga warga yang begitu sulit menghapus trauma kala itu,” sebut Riantoni dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD Padang itu.

Dia menegaskan, bila korban gempa kehilangan harga diri, maka itu adalah seperti kehilangan segala-galanya. “Jadi, langkah kami dari Pemkab adalah dengan mengantisipasi secara dini, warga kehilangan harga diri dan meminta-minta di jalanan,” ucap Riantoni diamini Ketua DPRD Bantul, Yogyakarta Rustiani.

Pernahkah Bantul Hancur?

Dari Kunker Komisi C DPRD ke Bantul dan BNPB (1/3)

Subuh baru saja usai, sekira pukul 5.55 WIB, 20 Mei 2006 silam, di Bantul, Provinsi Yogyakarta. Bumi telah berguncang dengan getaran 5.9 SR dan membuat 5.000 lebih orang harus meregang nyawa. Reruntuhan dan darah, menjadi pemandangan yang dipaksa harus “akrab” dengan masyarakat.

Namun, apa yang terlihat sepekan terakhir. Daerah dengan luas 506,8 M2 tersebut, saat disambangi anggota Komisi C DPRD Padang, tak menunjukkan tanda-tanda pernah mengalami tragedi, seperti apa yang didapat Kota Padang, 30 September lalu. Tak ada jejak kehancuran berlebihan, kehidupan telah menggeliat.

“Ini cukup mencengangkan. Kami tak melihat, daerah ini pernah dioyak gempa, seperti yang kami rasakan,” ujar Ketua Komisi C Drs H Muchli Sani, 11 November lalu. Kala itu, Komisi C tengah “curhat” dan berbagi pengalaman dengan Pemkab Bantul dan DPRD kabupaten di bawah payung Keraton Yogyakarta itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Ir Riantoni MSi yang menyambut 12 anggota Komisi C ditambah dua unsur pimpinan — Ketua Dewan Zulherman SPd MM Dt Bagindo Sati dan Afrizal SH (wakil ketua), tak pula mau meninggi. Katanya, kondisi 3,5 tahun silam, tak ubahnya seperti Kota Padang saat ini.

Kader Demokrat Bertarung

Rebutan Kursi BA 1 A

PASCA-Pilpres, pembicaraan beralih ke penguasa parlemen. Di DPRD Kota Padang, agaknya tidak sulit menilai, partai mana yang akan menempatkan kadernya sebagai ketua dewan. Karena, Partai Demokrat unggul jauh dengan 17 kursi, dibanding partai lainnya. Belakangan, persaingan internal kader partainya SBY itu mencuat ke permukaan.

Ketua DPC Demokrat Padang Drs H Muchlis Sani dan Sekretaris DPC Zulherman SPd MM, disebut-sebut bakal ‘bersaing’ memperebutkan posisi BA 2 A yang saat ini dikuasi Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hadison SSi Apt. Meski Demokrat diprediksi akan mudah menembus kursi orang nomor satu di parlemen itu, persaingan keduanya tidak akan mudah.

Seorang sumber koran ini yang tidak ingin disebutkan namanya menyebutkan, kedua petinggi DPC Demokrat itu telah mulai menggalang kekuatan internal untuk mendapatkan posisi ketua. Keduanya (Muchlis dan Zulherman-red), dikabarkan juga telah mendapatkan dukungan dari 15 anggota dewan terpilih dari partai berlambang bintang mercy itu. Isu kader tua dan muda pun mengapung.

Sementara itu, Bendahara DPC Padang Erison BAc dan Wakil Ketua DPC Azwar Siry juga disebut-sebut memiliki peluang itu. Namun, saat ditemui di Sekretariat Tim Kampanye Daerah (Kamda) SBY-Boediono beberapa waktu lalu, Azwar Siry yang juga mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini mengelak kesempatan itu. “Saya biarlah jadi penasehat fraksi saja,” kata Azwar yang juga mengaku tidak tertarik, meski dengan jabatan ketua fraksi sekali pun.

Gagal Naik Pangkat

HAMPIR lima tahun menguasai Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Kota Padang, membuat Ir Yultekhnil MM kian terasah di jalur politik. Saat ini, dia menjadi satu-satunya anggota DPRD Padang yang melaju mulus ke DPRD Sumbar dari 5 orang yang mencoba. Bahkan, dia juga digadang-gadangkan akan mendapatkan posisi ketua DPRD Sumbar 2009-2014.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar ini memang beruntung, jika dibandingkan 4 rekannya yang lain yang juga berusaha ‘naik pangkat’ pada Pemilu 9 April lalu. Karena, 4 anggota dewan lainnya harus rela tak lagi menjabat anggota dewan, karena tidak memiliki suara yang cukup untuk mengantarkanya merebut satu kursi. Dia juga menjadi anggota dewan dengan perolehan suara tertinggi di Sumbar.

Anggota dewan dengan ‘trah’ tertinggi di Sawahan (sebutan DPRD Padang-red) adalah wakil ketua DPRD H Masdi Ardi SSos yang bertarung di Dapil Sumbar IV (Agam, Bukiktinggi, Padangpariaman dan Kota Pariaman). Kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang diberi nomor urut 12 ini tak mampu bersaing dengan rekan-rekannya. Satu kursi PAN di Dapil itu jatuh pada Artati SH yang mengisi posisi Taslim SSi yang lolos ke DPR RI.

Tak jauh beda, wakil sekretaris DPD I Partai Golkar Sumbar Drs Mirkadri Miyar MPA yang telah dua kali duduk sebagai anggota dewan, juga mencoba peruntungan di Dapil I Sumbar (Padang dan Mentawai). Suara Partai Golkar di Dapil I benar-benar digerus oleh Partai Demokrat dengan 4 kursi. Satu kursi, tetap berada pada anggota DPRD Sumbar 2004-2009, H Zailis Usman SIP.

Penyelenggara Pemilu Harus Kreativ

KECENDERUNGAN Kecenderungan cara pemutakhiran data pemilih, seperti yang diandalkan KPU dari tingkat pusat hingga ke kota, dinilai tak akan menyelesaikan masalah. Bagi pakar otonomi daerah Universitas Andalas (Unand) Dr Afrizal, seharusnya KPU mengadospi cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan swasta untuk memuaskan konsumen. Bukan terpaku dengan cara birokrasi yang kaku.

“Kalau masih bersikap ogah-ogahan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dengan menunggu masyarakat proaktiv, tentu akan percuma saja. Sebaiknya mengambil pepatah lama, costumer a king atau ‘pemilih’ adalah raja. Jadi, KPU dan pemerintah harus menjemput bola untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat pemilih ini,” terang Afrizal yang juga pembantu dekan FISIP Unand ini, kemarin.

Pernyataan ini dipicu dengan terus menurunnya tingkat partisipasi pemilih dari beberapa kali ajang pemilihan. Mulai dari Pemilu 2004, Pilpres I dan 2 2005, Pemilihan gubernur 2005, Pilkada kabupaten/kota dan diakhiri Pemilu 2009 dengan sistem baru. Diprediksi, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 50 persen saja.

Menurutnya, diadopsinya cara-cara pelayanan perusahaan untuk pelayanan publik memang sangat tepat saat ini. Karena, akan membuat rasa tanggung jawab penyelenggara Pemilu meningkat. “Saya tahu, tidak hanya KPU yang bertanggung jawab tentang data pemilih, tapi juga Catatan Sipil dan Panwaslu,” terang Afrizal lagi.

Kesalahan itu, katanya, adalah kelemahan atau kesalahan sektor publik yang dianut negara saat ini. KPU dan juga instansi yang seharusnya melayani publik itu terkesan lambat, tidak adaptif, responsif apalagi kreatif. “Saat ini kita melihat, KPU cenderung ogah-ogahan, atau tidak maksimal dalam bekerja,” tegasnya.

Jelang Pemilu Presiden dan pemutakhiran data yang sudah hampir memasuki hari-hari terakhir, Afrizal mengharapkan seluruh pihak dapat memaksimalkan kinerja masing-masing. Jangan lagi hanya terpaku dengan sekadar aktivitas yang dikungkung Tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Mulailah melihat kesuksesan Pemilu sebagai kesuksesan KPU juga. (rvi)