PKB Sumbar Abu-abu

DUALISME kepemiminan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disikapi arif oleh DPW PKB Sumbar. Meski didatangi secara langsung Ketua DPP Muhaimin Iskandar, Ketua DPW Sumbar Azwandi Rahman memilih untuk tidak hadir pada rapat konsolidasi Muhaimin dengan DPW dan 19 DPC kab/kota di Sumbar. Azwandi yang tidak hadir, tetap diwakili oleh beberapa wakil ketua dan sekretaris DPW.

Muhaimin, usai rapat konsolidasi tertutup, Rabu (16/4) di RM Lamun Ombak Pasa Usang Padangpariaman mengakui, saat ini dia sedang melakukan road show ke daerah-daerah untuk persiapan Pemilu 2009. Tapi, dia juga mendatangi daerah belum menyatakan sikap tentang ‘pencopotan’ Muhaimin selaku ketua DPP oleh Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid alias Gusdur, melalui rapat pleno beberapa waktu lalu.

“Saya ke Padang (Sumbar-red) ini hanya untuk konsolidasi partai menjelang Pemilu, tidak ada hubungannya dengan masalah di DPP. Ketua DPW sini, katanya minta izin ada keperluan lain. Dia ‘kan ada ngirim utusan DPW dan DPC 19 kab/kota juga siap dukung PKB untuk menang Pemilu,” tegas Muhaimin yang tengah menjabat Wakil Ketua DPR RI ini.

Pesantren di Lahan Konservasi

PEMBANGUNAN Gedung Pondok Pesantren (Pontren) Ar Risalah di Aia Dingin Koto Tangah Padang yang belum mengantongi IMB, dipandang berbeda di Anggota DPRD Kota Padang. Komisi C yang langsung meninjau lokasi bersama Dinas TRTB (Tata Ruang dan Tata Bangunan) mendapati, bangunan tersebut berada pada kawasan konservasi hutan pada RTRW 2004-2013, sehingga tidak etis jika dibangun.

Anggota Komisi C DPRD Kota Padang Zulfhmi HR Sutan Sati SE menilai, pembangunan pontren itu jelas-jelas telah melanggar peraturan dan dapat dianggap ‘basalanteh’ angan kepada pemerintah. Dia menyayangkan, sikap tidak tegas yang diberikan Pemko Padang melalui TRTB yang tidak menghentikan pembangunan gedung pesantren itu.

“Ini sama saja dengan mengangkangi peraturan yang telah ada. Jelas-jelas itu kawasan konservasi hutan, kenapa tetap dibangun juga. Kita tidak mau tahu, siapa (orang) di balik Ar Risalah ini. Apakah pemko tidak punya nyali? Yang jelas, ketika melanggar peraturan dan UU yang ada, seharusnya ditindak,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) ini.

Ketua DPRD Kota Padang Hadison SSi Apt menilai, persoalan di Ar Risalah itu tidak perlu dipolemikkan lagi. Katanya, persoalan di Ar Risalah, hanyalah persoalan perda RT RW saja. Dia mengharapkan, pemko segera melakukan revisi terhadap RT RW di lingkungan Aia Dingin itu.

3 Ketua DPRD Padang Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak pekan lalu ‘bergentayangan’ di Kota Padang. 3 pejabat di DPRD Kota Padang, Ketua DPRD Hadison SSi Apt, 2 wakil ketua Z Panji Alam SH dan H Masdi Ardi ‘diberondong’ pertanyaan dan dimintai keterangan kekayaan mereka, setelah memangku jabatan selama 4 tahun.

Apakah ada hubungan dengan tertangkapnya Al Amin dari F-PPP DPR RI? Hadison dan Panji Alam kompak menjawab tidak. Kata mereka, agenda KPK pekan lalu itu, hanyalah untuk mendapatkan catatan daftar kekayaan 3 unsur pimpinan utama DPRD Kota Padang.

“Mendengar kata KPK, memang agak sensitif sekarang ini. Tapi, yang datang pada kami di DPRD itu, hanyalah staf KPK bagian pencegahan. Mereka melakukan pekerjaan rutin, untuk mengetahui perkembangan kekayaan pejabat penyelenggara negara. Tidak DPRD saja, dari walikota/bupati dan gubernur di Indonesia juga,” ujar Hadison yang ditemui di DPRD Senin (14/4).

Iqbal Penderita Gizi Buruk

Menjadi ‘budak’ tani, ternyata tidak mengurungkan niat Larman untuk memiliki banyak anak, Pria berumur 45 tahun itu, saat ini tercatat sudah memiliki 10 orang anak. Sayang, satu dari anaknya, Iqbal (6 bulan) tercatat sebagai 1 dari 10 orang anak yang menderita gizi buruk di Kota Padang. Saat ini, kondisi bocah yang beralamat di RT 2 RW I Kelurahan Lubuak Minturun itu, sudah mulai baik.

Ditemui di rumahnya, Iqbal yang masih tertidur di ayunan, bersama ibunya Masniati (42), memang berada pada kondisi ekonomi yang memiriskan. Di rumah itu, tidak terlihat satu apapun barang rumah tangga yang dapat di banggakan. Yang ada, hanyalah sekumpulan bocah-bocah yang bermain di ruang tamu, seperti layaknya sebuah tempat penitipan anak.

“Kini Iqbal alah lumayan. Dulu memang, barek badannyo sampai turun 4 kg. Kami lah mambaoknyo langsung ke RSUD Aia Paku, karano Puskesma Aia Dingin Lubuak Minturun dak bisa manarimo. Ado 15 hari, dirawat, tapi dak ado parubahan. Apaknyo langsung mambaok baliak pulang, meski barek badannya alah 4,2 kg,” ujar Masniati yang dirumahnya terdapat 3 KK, keluarganya dan 2 keluarga anak dan menantunya.

Kata Masni diamini Larman, mereka memang sangat kesulitan untuk memenuhi kebutunan sehari-hari. Katanya, dengan pekerjaan yang hanya budak tani, atau orang yang mengerjakan sawah orang, agak kesulitan untuk memenuhi asupan gisi. Setiap bulan, mereka juga menerima jatah raskin 20 kg dengan harga Rp 36 ribu.

Demi Pilkada, Ekonomi Rakyat Dikorbankan

PILKADA Kota Sawahlunto yang telah dijadwalkan KPUD Sawhlunto 18 Mai 2008 mendatang, membuat pedagang Pasar Silungkang kelabakan. Pasalnya, jadwal yang telah ditetapkan, bertepatan dengan pasar mingguan atau balai di kecamatan dan nagari tersebut. Ada ketakutan, masyarakat yang tengah beraktivitas menjadi di pasar, tidak akan ikut nyoblos. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang, mencoba mengarifi dengan mengalihkan pasar menjadi Jumat (16/5), karena, total pemilih yang ada di lingkungan pasar mencapai 9000 orang.

“Keputusan ini, masih berbentuk kesimpulan KAN Sawahlunto, terkait dengan sulitnya berkoordinasi dengan KPUD setempat. Hingga saat ini, KAN masih menunggu keputusan, agar Pilkada dialihkan, menjadi hari yang tidak ada Balainya di Sawah Lunto,” ujar Ketua KAN Sawahlunto, Syahruddin Datuak Rangkayo Bosa, Senin (7/4) bersama pengurus Persatuan Keluarga Sawah Lunto (PKS) Kota Padang.

Didampingi bendahara KAN, Ir Aswan Basri Dt Rangkayo Nan Gadang, Syahruddin menyatakan, sampai saat ini KAN masih menunggu keputusan untuk ‘permohonan’ mereka itu. Kalau jadwal tetap tidak berubah, maka sosialiasi pemindahan balai menjadi Jumat, akan segera dilakukan. Pemindahan tersebut, akan mengganggu perputaran ekonomi pasar senilai Rp 300 juta perminggunya itu.