Gagal Naik Pangkat

HAMPIR lima tahun menguasai Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Kota Padang, membuat Ir Yultekhnil MM kian terasah di jalur politik. Saat ini, dia menjadi satu-satunya anggota DPRD Padang yang melaju mulus ke DPRD Sumbar dari 5 orang yang mencoba. Bahkan, dia juga digadang-gadangkan akan mendapatkan posisi ketua DPRD Sumbar 2009-2014.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar ini memang beruntung, jika dibandingkan 4 rekannya yang lain yang juga berusaha ‘naik pangkat’ pada Pemilu 9 April lalu. Karena, 4 anggota dewan lainnya harus rela tak lagi menjabat anggota dewan, karena tidak memiliki suara yang cukup untuk mengantarkanya merebut satu kursi. Dia juga menjadi anggota dewan dengan perolehan suara tertinggi di Sumbar.

Anggota dewan dengan ‘trah’ tertinggi di Sawahan (sebutan DPRD Padang-red) adalah wakil ketua DPRD H Masdi Ardi SSos yang bertarung di Dapil Sumbar IV (Agam, Bukiktinggi, Padangpariaman dan Kota Pariaman). Kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang diberi nomor urut 12 ini tak mampu bersaing dengan rekan-rekannya. Satu kursi PAN di Dapil itu jatuh pada Artati SH yang mengisi posisi Taslim SSi yang lolos ke DPR RI.

Tak jauh beda, wakil sekretaris DPD I Partai Golkar Sumbar Drs Mirkadri Miyar MPA yang telah dua kali duduk sebagai anggota dewan, juga mencoba peruntungan di Dapil I Sumbar (Padang dan Mentawai). Suara Partai Golkar di Dapil I benar-benar digerus oleh Partai Demokrat dengan 4 kursi. Satu kursi, tetap berada pada anggota DPRD Sumbar 2004-2009, H Zailis Usman SIP.

Anggota F-PKS perempuan Nurna Eva Karmila BSc, juga bertekad untuk menuju Gedung Dewan di Jalan Sudirman, Padang itu. Namun, karena juga bertarung di Dapil I, PKS yang dulu mampu mendapatkan 2 kursi, hanya berhasil meloloskan Ketua DPW PKS Sumbar Trinda Farhan Satria ST MT saja. Bahkan, incumbent PKS, Ahmad Siddiq juga tak kebagian. Eva, harus kembali ke partainya untuk berbuat lebih banyak.

Memilih berjuang di kursi DPRD Sumbar memang seakan terlalu dipaksakan oleh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ir Priyanto MM. Ketua Komisi C DPRD Padang ini sepertinya ’salah pilih’ Dapil, dengan bertarung di Sumbar III (Padang Panjang, Tahandata, Dharmasraya, Sijunjuang dan Kota Sawahlunto). Meski memiliki suara yang cukup baik, namun Priyanto belum mampu mengalahkan dominasi Drs Syukriadi Syukur MPd.

Satu lagi nama anggota dewan yang mencoba hijhrah adalah Zulfahmi Haji Rasul SE dari Partai Demokrat. Mantan Pj Ketua DPC Demokrat Padang ini mencoba ‘mutasi’ ke DPRD Limopuluah Koto. Dia mengambil tempat kelahirannya, Dapil V (Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX) sebagai tenpat perjuangan. Kurang beruntung, Demokrat hanya mendapatkan satu kursi di daerah itu dan Zulfahmi harus rela kembali ke bisnisnya yang juga terus berkembang.

Enam anggota dewan yang mencoba ‘hijrah’ itu ternyata mendapati nasib yang berbeda. Berbagai persoalan, mulai dari kejenuhan, permasalahan internal partai hingga ingin mengabdi ke daerah asal menjadi motivasi masing-masing. Yang jelas, mereka tetap sepakat, akan terus berbuat untuk masyarakat, meski tak lagi berlabel sebagai anggota dewan. (rvi)

Penyelenggara Pemilu Harus Kreativ

KECENDERUNGAN Kecenderungan cara pemutakhiran data pemilih, seperti yang diandalkan KPU dari tingkat pusat hingga ke kota, dinilai tak akan menyelesaikan masalah. Bagi pakar otonomi daerah Universitas Andalas (Unand) Dr Afrizal, seharusnya KPU mengadospi cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan swasta untuk memuaskan konsumen. Bukan terpaku dengan cara birokrasi yang kaku.

“Kalau masih bersikap ogah-ogahan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dengan menunggu masyarakat proaktiv, tentu akan percuma saja. Sebaiknya mengambil pepatah lama, costumer a king atau ‘pemilih’ adalah raja. Jadi, KPU dan pemerintah harus menjemput bola untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat pemilih ini,” terang Afrizal yang juga pembantu dekan FISIP Unand ini, kemarin.

Pernyataan ini dipicu dengan terus menurunnya tingkat partisipasi pemilih dari beberapa kali ajang pemilihan. Mulai dari Pemilu 2004, Pilpres I dan 2 2005, Pemilihan gubernur 2005, Pilkada kabupaten/kota dan diakhiri Pemilu 2009 dengan sistem baru. Diprediksi, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 50 persen saja.

Menurutnya, diadopsinya cara-cara pelayanan perusahaan untuk pelayanan publik memang sangat tepat saat ini. Karena, akan membuat rasa tanggung jawab penyelenggara Pemilu meningkat. “Saya tahu, tidak hanya KPU yang bertanggung jawab tentang data pemilih, tapi juga Catatan Sipil dan Panwaslu,” terang Afrizal lagi.

Kesalahan itu, katanya, adalah kelemahan atau kesalahan sektor publik yang dianut negara saat ini. KPU dan juga instansi yang seharusnya melayani publik itu terkesan lambat, tidak adaptif, responsif apalagi kreatif. “Saat ini kita melihat, KPU cenderung ogah-ogahan, atau tidak maksimal dalam bekerja,” tegasnya.

Jelang Pemilu Presiden dan pemutakhiran data yang sudah hampir memasuki hari-hari terakhir, Afrizal mengharapkan seluruh pihak dapat memaksimalkan kinerja masing-masing. Jangan lagi hanya terpaku dengan sekadar aktivitas yang dikungkung Tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Mulailah melihat kesuksesan Pemilu sebagai kesuksesan KPU juga. (rvi)