"Alhamdulillah, Buya Tidak Dituduh Korupsi Lagi,"

Alhamdulillah, Buya Iffah tidak akan dituduh korupsi lagi. Tolong sampaikan pada orang-orang yang om, kalau Buya Iffah sudah bebas,” dengan polos seorang bocah kelas IV SD Iffah Syahadah (11) berujar, ketika rumahnya di Jalan Atlas I No 19 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara di singgahi, Jumat (19/10) usai Shalat Jumat.

Gadis kecil yang mengaku sudah sangat bosan dengan ejekan rekan-rekan sepermainannya itu, terus mengikuti perkembangan ayahnya yang dipanggilnya dengan sebutan buya। Katanya, Empat tahun lalu, dia sangat sering wara-wiri bersama sang ayah di Kantor DPRD Sumbar. Bahkan, nama-nama mantan anggota DPRD Sumbar yang tersandung Kasus PP 110 itu – seperti Hj Titi Nazif Lubuk, Buya Usman Husein dan lainnya dengan fasih disebutkannya satu persatu. “Iffah kan sering dikasih duit sama bapak-bapak dan ibu ibu itu,” terangnya didampingi ibunda Nurna Eva Karmila.

Di rumah sederhana itu, alunan rasa syukur masih terasa, ditambah dengan kentalnya suasana Hari Raya Idul Fitri। Di sanalah, mantan Anggota DPRD Sumbar Periode 1999-2004 H Marfendi berdiam setelah lengser dari jabatannya. Saat mendengar berita tentang diterimanya kasasi Marfendi Cs – yang berarti dia dibebaskan, kedua anaknya Iffah dan Dima’ Syahada tidak putus-putus mengucap rasa syukur itu.

“Kami semua pastinya senang, bahkan sampai kita berempat menangis, karena buya tidak jadi masuk penjara। Dima’ juga akan lebih bisa menegakkan kepala diantara teman-teman sekolah nantinya,” tutur anak pertama Marfendi yang menjadi ceria setelah mengetahui kepastian buyanya yang tidak jadi di eksekusi.

Selama lebih 2 Tahun bersekolah di SMA 10 Padang, Dima’ menjadi sedikit tertutup। Bahkan, dia mengakui kalau teman-teman sekelasnya mengetahui tentang kasus yang menimpa buyanya itu. Katanya, dia sudah mengetahui tentang kasus tersebut ketika masih menempa pendidikan di sebuah Pondok Pesantren di Bekasi.

Marfendi yang juga pernah menjabat Ketua DPD Partai Keadilan (PK) Kota Padang (sekarang PKS – red) mengakui kalau sejak mengetahui kejadian tuduhan korupsi itu anaknya sedikit diam। Tapi, sebagai seorang anak, baik anak pertama maupun keduanya tidak pernah bertanya tentang kasus tersebut. Mereka lebih memilih mencari tahu sendiri tentang kasus itu dan mendiamkannya.

“Anehnya, ketika mereka sudah mengetahui kebebasan itu, keduanya lebih ceria dan terbuka. Dima’ malah mulai mengakui tentang keresahan yang dialaminya selama ini tentang nasib keluarga mereka, jika buyanya dipenjara,” ungkap Mantan Sekretaris Komisi E DPRD Sumbar itu.

Tidak Pernah Kena Sanksi Partai

Sebagai mantan Ketua DPD PK dan Mantan Ketua Pemenangan Pemilu PKS, Marfendi yang jebolan Pesantren Ternama Gontor itu tidak perna kena sanksi partai। Bahkan, setelah divonis bersalah dan nasibnya terktung-katung, DPW PKS Sumbar malah memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk menjabat sebagai Pembina Daerah PemilihanSumbar IV (Kabupaten Agam, Kota Bukiktinggi, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman).

“Di PKS pelanggaran kader terbagi atas dua jenis। Pertama pelanggaran Syari’ah yang akan mendapatkan sanksicukup berat dari partai. Kesalahan/pelanggaran lainnya adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Nah, terkait dengan kasus ini, Dewan Syariah PKS Sumbar dan Pusat jauh hari telah memberikan keputusan tidak bersalah dan tidak dihukum,” tukas Marfendi yang juga berbisnis celluler ini.

Hingga saat ini, Marfendi memang masih terus teguh dengan pendiriannnya yang menyatakan perbuatan mereka yang disebutkan sangat merugikan rakyat itu tidak salah। Karena, secara administratif mereka sudah bertindak sesuai prosedur. Baik proses maupun dana.

Dalam petikan putusan Nomor 536 K/Pid/2005 tersebut, majelis hakim agung yang diketuai Bagir Manan menyatakan, mengadili mengabulkan Kasasi pemohon Kasasi yakni H Marfendi Cs, membatalkan putusan PT Nomor 105/Pid/2004/PT।PDG tanggal 24 Desember 2004 yang membatalkan putusan PN Padang Nomor 128/Pid/PN.PDG tertanggal 17 Mei 2004.

Para terdakwa dinilai terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.Dengan demikian, vonis tersebut bukan bebas murni karena perbuatannya terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaranyang diistilahkandengan Ontslag.(***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s