Memaknai PDRI Sebagai Hari Bela Negara (HBN)


“Baru Sekedar Diperingati”

Beni (13) yang duduk di bangku Kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) mungkin bisa dimaklumi, jika tidak mengetahui kapan dan apa itu, Hari Bela Negara (HBN). Ketika disinggung mengenai, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dia mengaku cukup dekat dengan singkatan tersebut. “Itu kan, pemerintahan darurat di Bukittinggi,” tukasnya singkat meski lokasi sebenarnya berada di Koto Tinggi Halaban Limo Puluah Koto.

Ada apa dengan HBN dan PDRI memang cukup banyak yang tidak bisa mengetahui hubungan keduanya. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Keputusan presiden, tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, dalam sambutannya pada Hari Nusantara ke-7, Senin 18 Desember 2006 di Bunguih Taluak Kabuang Padang. Ketidaktahuan Beni itu, setidaknya menjadi contoh, dari ketidak tahuan sebagian besar siswa-siswa di negeri ini.

Mencoba mendekati ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, beberapa siswa yang ditanyai sehari sebelum peringatan itu dilaksanakan, ternyata juga mendapatkan jawaban yang sama. Meski mereka mengetahui apa dan siapa tokoh PDRI itu, tapi HBN tidak ada seorangpun yang tahun. “Hari Bela Negara? kapan ya?” tandas seorang siswa SMA di Kota Padang. Siswa adalah penceriminan masyarakat, ternyata banyak di antara kita juga tidak mengetahui apa itu HBN.

PDRI yang mengusung tokoh Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua-nya itu memang satu fenomena tersendiri dalam perjuangan bangsa ini. Kadang, PDRI juga dikait-kaitkan dengan peristiwa lain, peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang “dicap” sebagai peristiwa cacat sejarah- berupa sebuah pemberontakan dari Sumatera. Meski beberapa tokoh Sumbar, masih mengupayakan PRRI ini juga mendapat tempat seperti PDRI, setidaknya, disahkannya PDRI dapat membuat Sumbar berkaca dan merasa bersyukur.

Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi SH MM mengaku sudah mengirimkan surat secara langsung kepada presiden. Surat itu berisi, agar HBN lebih menasional. Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada balasan apalati ditindaklanjuti dari presiden.

Terkesan “dicuekinnya” HBN atau PDRI ini, ternyata tidak membuat Gamawan putus asa. Di Sumbar, upacara peringatan HBN tetap digelar di lapangan kantor Gubernur, Kamis (19/12). Acara itu, beriringan dengan beberapa napak tilas, yang digelar di kabupaten dan kota lain di Sumbar. Semoga saja, tahun depan, HBN dapat digelar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Sejarah PDRI sendiri, adalah masa pergolakan yang bertepatan dengan jatuhnya Jogyakarta ke tangan Belanda dalam sebuah serangan. Beberapa jam sebelum Jogyakarta jatuh, sebuah sidang kabinet darurat digelar. Hasilnya, Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandat kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI di Sumatera. Surat mandat tersebut kabarnya tidak sempat diterima Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai menteri kemakmuran karena sulitnya telekomunikasi. Namun kabar itu telah beredar dan sampai ke telinga Sjafruddin yang langsung “menyelamatkan” bangsa ini. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s