Bengkalai Padang di 2008

Tahun 2007 sudah menjadi kenangan bagi kita semua. Banyak hal yang perlu diulang kembali, karena pekerjaan yang tidak tuntas di tahun lalu. Kembali melihat ke masa lalu, maka Kota Padang dapat didekatkan pada dua sisi mata uang yang berbeda warna. Satu sisi, ekspos tentang prestasi yang digembar-gemborkan pemko di berbagai media cukup membuat “kita” bangga. Mulai dari kebersihan, sampai penghargaan ke-PU an yang sangat identik dengan pengerjaan pembangunan.

Mencermati lebih dalam, apakah betul penghargaan yang setiap kali harus dijemput walikota ke pusat (Jakarta) itu, mencerminkan satu keberhasilan kota, dan selalu di alamatkan berkat kerjasama dan dukungan rakyat. Ternyata, kenyataan yang terlihat tidaklah demikian. Pada pelaksanaan sidang paripurna APBD Perubahan 2007 di akhir tahun, ternyata tidak tercermin satu keberhasilan yang telah terekspos dengan baiknya.

Contoh saja, satu SKPD yang pada awal tahun lalu dengan “sikap sempurna” menyanggupi target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada mereka. Dalam diskusi marathon pembahasan APBD (2007), mereka manggut-manggut tanda setuju. Akhirnya, ketika layar akan digulung pertanda pertunjukan usai, ternyata mereka malah “mambana” minta beban (terget) yang diemban agar dikurangi. Tidak bijak memang, tapi berbagai alasan diumbar, sehingga ketuk palu APBD Perubahan 2007 dilakukan dengan satu nada ; koor setuju.

APBD 2008, disahkan satu bulan sebelum tahun anggaran berlaku – 31 November 2007 pukul 20.20 WIB di Gedung Dewan Sawahan. Tentunya, segudang harap menggantung di benak masing-masing (orang/golongan), karena pencairan dana diprediksi akan lebih cepat. Tentunya, masyarakat di luar sana berharap, tidak ada pekerjaan yang jadi bengkalai di akhir tahun. Tidak ada pekerjaan yang tak tuntas 2007 belum juga selesai. Bagaimanakan, wakil kita di DPRD melihat Tahun Tikus versi China itu? Berikut petikannya.(***)

Idrial Idrus ST (F-PKS)
Jangan Seremonial Belaka

Tahun 2008, kita meminta Pemko Padang tidak lagi hanya menggelar acara yang bersifat seremonial belaka, seperti yang dilakukan Tahun 2007. Terbukti, kegiatan-kegiatan tersebut hanyalah membuat pemko sibuk tak menentu, dan meninggalkan pekerjaan yang wajib dilakukan untuk pembangunan di kota ini. Kedepan, pemko harus terus berkonsentrasi untuk menyelesaikan bengkalai yang tertinggal dari tahun lalu.

Satu contoh kongkrit, akibatnya banyak acara bersifat seremonial, target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko jadi menurun. Mungkin, karena anggaran dan tenaga sudah dikerahkan pada acara-acara lain. Di akhir tahun anggaran, mereka (beberapa KSPD) meminta untuk pengurangan target pencapaian PAD yang sudah dirasakan tidak akan terpenuhi oleh mereka. 2008, evaluasi berkala pencapaian PAD harus terus dilakukan, minimal 3 bulan sekali sesuai dengan peraturan yang ada.(***)

Dra Yasnida Syamsuddin (F-BPI)
Ciptakan Suasana Kondusif

Tahun ini, adalah tahun terakhir kepemimpinan duet walikota dan wakil walikota. Kami meminta, suasana kondusif, harus terus dimunculkan oleh pemko, demi masa depan kota yang lebih baik. Jangan lagi ada, wacana-wacana nyeleneh yang dimunculkan, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan apalagi direalisasikan. Cukup sudah, masyarakat diberikan janji-janji pada awal tahun-tahun lalu.

Jika masih ingin melemparkan wacana, sebaiknya harus berdasarkan aturan main yang telah ada. Jangan sampai wacana yang dilemparkan itu, malah menjadi satu hal yang diperdebatkan di kemudian hari. Perbaikan kinerja aparatur, tentunya menjadi satu keharusan yang wajib ditunjukkan oleh pemko. Kita semua berharap, tahun depan, adalah tahun yang baik bagi kota ini.(***)

Jamasri Tanjung (F-PG)
Optimalkan Penyerapan APBD 2008

Akhir tahun lalu, beberapa SKPD di lingkungan pemko mengeluhkan ketidakmampuan mereka menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati pada awal tahun anggaran berjalan. Bahkan, ada diantara SKPD itu yang mengaku tidak menyanggupi tugas-tugas itu, dan mengembalikan dana tersebut ke kas negara. Untuk itu, Tahun 2008, dengan disahkan lebih cepatnya APBD, maka pekerjaan tersebut harus segera dilakukan, setelah evaluasi dari gubernur diterima dan pencairan dana dilakukan.

Tidak sulit sebenarnya, jika pemko lebih bersungguh-sugguh untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah melalui serangkaian pembahasan di tingkat legislatif dan eksekutif. Langkah yang semestinya ditempuh oleh pemko adalah, kembali mengacu pada Rencana Pembanguan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) 2004-2008. Artinya, seluruh pekerjaan tersebut bermuara pada pencapaian RPJMD itu, tidak asal bekerja saja. Tujuan pembangunan harus diperjelas dan dipertegas, tidak ada kerja yang naik begitu saja di tengah jalan.(***)

Zulfahmi HR Sutan Sati SE (F-PD)
Jangan Takut Jadi Pimpro

“Kegagalan” Pemko Padang pada tahun 2007, adalah tidak tercapaianya 100 persen PAD dan kurang maksimalnya penyerapan APBD yang dibebankan kepada masing-masing SKPD. Satu hal yang dirasakan menjadi pengganjal di jajaran pemko adalah, “ketakutan” seorang pejabat memangku tugas yang diembankan kepada mereka. Tugas sebagai pimpian proyek (pimpro) atau pemimpin kegiatan seakan menjadi momok yang menakutkan, karena banyaknya oknum pimpro yang terpaksa berurusan dengan kejaksaan.

Sebetulnya, tidak perlu takut menjadi pimpro, sepanjang berbuat sesuai aturan yang berlaku. Mereka harus berani, menerima amanah yang sangat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat itu. Untuk itu, meningkatkan kinerja agar lebih baik, menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh pemko. Jadi, kita berharap tidak ada lagi alasan di akhir tahun, banyaknya tugas yang terbengkalai, dengan alasan tidak ada yang mau menjadi pimpro.(***)