Pemko Minta RPJM 2004-2008 Diubah

Di akhir tahun kepemimpinan duet Fauzi Bahar dan Yusman Kasim, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang 2004-2008 menjadi satu polemik tersendiri. Belum lagi usai pembicaraan tentang evaluasi “target” 5 Tahun pemerintah itu dilakukan, Pemko Padang sudah ambil ancang-ancang untuk melakukan perubahan (revisi) terhadap RPJM itu. Terang saja, Anggota Komisi A yang diajak diskusi, menolak mentah-mentah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Drs Emzalmi MSi menolak, jika hearing Pembahasan Revisi Perda No 19 Tahun 2004 tentang RPJM Kota Padang Tahun 2004-2008 yang berlangsung alot, Senin (7/1) di ruang sidang khusus itu, adalah untuk mengurangi pencapaian target RPJMD di akhir tahun ini.

“Kita mencoba membahas revisi RPJM, hanya sebatas untuk menambahkan klausul atau bab tentang RPJM Transisi, yang akan berlaku pada Tahun 2009 mendatang. Karena, diperkirakan walikota terpilih 2008, akan dilantik Februari 2009, tentunya tidak akan ada acuan RPJM yang akan diikuti,” tukas Emzalmi yang datang beserta 4 orang stafnya itu.

Menurut Emzalmi, revisi RPJM dan RPJM transisi itu, akan dibagi dalam dua peraturan yang berbeda. Khusus untuk revisi RPJM diminta disahkan dengan perda, karena awalnya dikeluarkan dalam bentuk perda. Sedangkan, untuk keputusan tentang RPJM transisi, cukup dilakukan melalui sebuah peraturan walikota (perwako) saja. Itu disebutkan, untuk efektifitas dan efisiensi waktu yang sangat mepet.

“Perwako dapat dipakai untuk mengeluarkan keputusan RPJM revisi, sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sedangkan untuk revisi, hanya akan menambahkan satu klausul tentang adanya RPJM transisi yang diberlakukan pada Tahun 2009,” tukas Emzalmi.

Ragu

Anggota Komisi A Drs Yasnida Syamsuddin mengaku ragu dengan apa yang disampaikan oleh pemko tersebut. Katanya, jika pemko mencoba-coba untuk mengakali perubahan RPJM, maka itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Katanya, jika pemko tidak bisa mencapai target 100 persen RPJM 2004-2008 yang disesuaikan dengan visi misi walikota terpilih, maka pemko diminta untuk besar hati mengakui, kalau mereka gagal.

Arnedi Yarmen menambahkan, boleh-boleh saja, jika pemko menawarkan sebuah revisi terhadap RPJM. Tapi, idealnya, sebuah revisi akan dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi terlebih dahulu. “Saya setuju, jika revisi RPJM itu hanya memuat tambahan satu bab tentang klausul adanya RPJM transisi, tanpa merubah isi RPJM yang telah ada,” tukas Ketua Fraksi PKS ini.(***)

Ketua Komisi A Yulsirman SH
Perwako Atau Perda

Usulan pemko untuk membuat dua draf tentang revisi RPJM dengan tidak mengubah isi yang telah ada, kecuali melakukan penambahan tentang klausul RPJM transisi dan membuat satu peraturan baru tentang RPJM transisi untuk 2009 memang sudah baik. Tapi, yang menjadi persoalan, apakah sudah benar sebuah RPJM (tansisi) yang berlandaskan Surat Edaran Mendagri No 50 Tahun 2005 itu, cukup dikeluarkan dengan sebuah perwako?

Dasar hukum yang dipakai oleh Pemko Padang, adalah UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN, yang membolehkan sebuah RPJM transisi dikeluarkan dengan sebuah perwako. Tapi, dalam UU tahun yang sama dan bertikai hanya 20 hari, yaitu UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebuah RPJM transisi, harus dikeluarkan berdasarkan perda.

Kita harus kembali melakukan kajian mendalam, tentang dua peraturan setingkat yang tidak singkron ini. Tapi, yang lebih idealnya, pemko menggunakan UU yang keluar di kemudian, bukan sebelumnya. Jika perwako dialasankan, untuk efektifitas waktu, itu tidak sepenuhnya benar.

Penerbitan sebuah perwako, tidak bisa asal buat saja. DPRD juga akan terus melakukan hak sebagai pengawas dalam proses penggodokan yang akan dibuat oleh pemko. Jika terjadi ketidak cocokan nantinya, bisa saja Interpelasi jilid II akan terjadi di DPRD – tentang hak bertanya dewangn terkait RPJM transisi itu.

Saat ini, kita tidak ingin terlalu mempolemikkan hal ini. Lagipula, pembicaraan ini baru dalam tahap awal – tahap pendapat (hearing). Selanjutnya, kita akan kembali melakukan kajian-kajian tentang peraturan mana yang tepat untuk penyelamatan APBD 2009 yang merujuk pada RPJM transisi ini.

Kecurigaan, adanya indikasi pemko mencoba utak-atik RPJM 2004-2008 itu juga tidak terlalu beralasan. Karena PRJM tersebut telah dituangkan dalam APBD 2008 yang disahkan akhir tahun lalu. Pada APBD Perubahan 2008 mendatang, kemungkinan tersebut juga tidak besar. Yang jelas saat ini, kita akan terus melakukan pendalaman terhadap hal ini.(***)

One thought on “Pemko Minta RPJM 2004-2008 Diubah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s