Reses dan APBD Untuk Konstituen Padang

Rp 369 juta kembali dikucurkan dari APBD Kota Padang, untuk membiayai perjalanan 45 orang Anggota DPRD melakukan reses ke daerah pemilihannya masing-masing, selama 5 hari kegiatan pada Bulan Januari. Pada dasarnya, reses adalah kegiatan yang wajar dilakukan, ketika seseorang diberikan kepercayaan oleh banyak orang. Itung-itung, sebagai langkah manjapuik nan alun tabaok — aspirasi yang tertinggal.

Berbagai pertanyaan muncul, ketika para wakil rakyat yang terbagi dalam 5 daerah pemilihan (dapil), dari 11 kecamatan itu mulai “turun gunung”. Masyarakat telah mengetahui, kalau anggota dewan yang terhormat itu, tengah melakukan interaksi dengan membawa segepok uang senilai Rp 8,2 juta perorang.

Di setiap kecamatan, masing-masing anggota dewan mulai unjuk gigi dan mencoba menunjukkan kepedulian mereka kepada konstituennya (baca : pemilih). Banyak hal dilakukan, oleh mereka yang ditasbihkan pada ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 lalu itu. Mulai dari sosialisasi program-program pemerintah, hingga melakukan aksi sosial di tengah-tengah masyarakat yang mulai melek — atau tepatnya cerdas terhadap politik praktis.

“Kita sih, kalau ada yang datang beri bantuan, ga ada salahnya ngumpul-ngumpul gini,” tukas seorang warga yang sempat menghadiri acara reses seorang anggota dewan. Berbagai bantuan mereka terima, tapi apakah itu sebuah jaminan, kalau pilihan mereka akan kembali pada “calon” yang tengah reses itu? Tidak ada yang memastikan. Pilihan tergantung hati nurani dengan sedikit keberuntungan.

Meski dana tersebut berasal dari APBD dan katanya sudah seusai dengan PP 24/2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan anggota DPRD, tetap saja ada yang mengatakan itu tidak patut dan tidak pantas dilakukan. Karena, anggota dewan telah memiliki dana sendiri yang diperuntukkan sebagai tunjangan komunikasi intensif (TKI).

“Tidak-tidak, itu berbeda,” kata Ketua DPRD Kota Padang Hadison SSI Apt, yang menyatakan kedua dana — reses dan TKI itu tidaklah sama. Katanya, dana TKI tidak diatur secara tegas untuk kepentingan reses. Sepentara, dalam Undang-undang disebutkan, boleh menggunakan APBD untuk pergi kunjungan ke dapil.

“Sebenarnya, dana tersebut tidaklah harus dihabiskan oleh anggota dewan masing-masing. Karena, dana yang akan digunakan itu, digunakan hanya untuk menjamu konsumsi, alat tulis dan sewa tempat saja. Jika dana itu berlebih, bisa saja dikembalikan lagi ke kas daerah,” katanya waktu itu.

Terlepas dari sesuai hukum atau tidak, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, atau malah dikaitkan dengan punya hati nurani atau tidak, reses telah berlangsung sukses dengan kosongnya gedung DPRD Sawahan seketika. Kendati, masih ada surang baduo yang ngetem di kantor antik itu. Menjadi penjaga gawang dan menyambut alek nan tibo.

Sebuah pertanyaan timbul, siapakah yang diuntungkan dari reses ini, apakah ada jaminan reses ini akan menjadi semacam jemput bola untuk menjemput keinginan rakyat, atau hanya semacam seremonial? Karena, telah ada ajang aspiratif pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). Mari kita coba bertanya kepada para wakil 900 ribu jiwa warga kota, yang terbagi dalam fraksi dan komisi serta dapil ini.(***)

Rahayu Purwanti SP (F-PKS)
Cek Pembangunan, Cocokkan dengan APBD

Reses adalah sebuah ajang yang tepat, untuk kita menejemput secara lansung aspirasi dari para pemilih atau konstituen. Dari reses itu, akan banyak ditemukan keluhan-keluhan masyarakat terhadap pembangunan yang masih belum tertuju secara tepat sasaran. Dari reses itulah, kita mengetahui kalau pembangunan yang belum terlaksana itulah yang sebenarnya sangat diperlukan oleh warga.

Usai reses, kita akan mencoba mencek seluruh penganggaran di APBD Kota Padang 2008. Kalau harapan yang disampaikan itu masuk daftar, tidak perlu diajukan lagi. Yang akan dilakukan adalah mengingatkan dan mengawasi pemko untuk melakukan pekerjaan. Jika tidak masuk dalam daftar APBD, kita akan upayakan masuk dapam APBD Perubahan. Tentunya, jika kita mampu, akan diatasi sendiri terlebih dahulu.(***)

Zulfahmi HR Sutan Sati SE (F-PD)
Reses Bukan Kampanye

Banyak yang salah mengartikan, kalau reses — mengunjungi pemilih itu adalah sebagai bentuk sebuah kampanye politik. Apalagi, yang dilakukan oleh Anggota DPRD itu bermacam ragam, seperti melakukan pertemuan, hingga bagi-bagi bantuan. Tapi, sebenarnya, apapun bentuknya adalah sebuah apresiasi untuk mendekatkan diri kepada konstituen yang telah memberikan kepercayaan penuh selama 5 tahun masa jabatan.

Jadi, kampanye tidak dilakukan sekarang, itu ada masa-masanya tersendiri. Reses yang ditujukan untuk menjaring aspirasi langsung ini, akan sangat bermanfaat jika diteruska pada tingkatan selanjutnya. Seperti mengajukannya dalam bentuk kelompok dapil, fraksi, komisi ataupun paripurna. Jika kemampuan keuangan daerah meyakinkan, tidak ada salahnya jika pekerjaan itu langsung dilakukan pada APBD Perubahan.(***)

Irdamsah Nazar (F-PAN)
Reses Itu Wajib

Ketika melakukan reses, langsung dimanfaatkan oleh konstituennya untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Mereka menganggap, kami yang berada di dewan ini adalah sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi mereka, mulai dari masalah perekonomian hingga persoalan pembangunan dan keselamatan. Untuk itulah, reses ini sangat penting untuk mengetahui langsung sejauh mana perkembangan kota selama 1 tahun atau catur wulan — karena reses dilakukan 3 kali setahun.

Dalam reses, puluhan warga memberikan harapan mereka untuk diperjuangkan di tingkat dewan. Selaku anggota dewan, kami akan terus menjemput aspirasi masyarakat. Setelah itu, akan dibawa untuk dibahas di tingkat fraksi dan paripurna. Jadi apapun alasannya, reses harus dilakuakn oleh setiap anggota dewan yang masih merasa dipilih oleh rakyatnya.(***)

Sahbuddin BSW (F-PBI)
Menjadi Penyejuk di Tengah Konflik

Reses tidak selalu berbentuk diskusi atau pemberian beragam bantuan kepada masyarakat. Kadang, selaku anggota dewan, kita akan dihadapkan dengan kondisi kekinian yang terjadi dalam rentan waktu reses itu. Menjadi mediator dalam sebuah permasalahan, adalah satu kewajiban yang harus dilakukan — meski tidak hanya ketika reses saja, tapi harus dilakukan setiap waktu.

Kembali mengajak seluruh elemen terkait untuk bertindak lebih bijak dalam menyikapi persoalan, menjadi nilai tambah ketika melakukan reses. Tapi, kewajiban mengunjungi konstituen pemilih ataupun mesin politik (partai) tidak boleh ditinggalkan. Dengan adanya reses, maka hubungan yang harmonis antara masyarakat dan dewan akan selalu terjaga.(***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s