Padang Buang Duit Rp 15 Miliar

DALAM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) wali kota Padang,  banyak tergambar agenda kota yang telah disepakati, namun tidak terealiasasi. Catatan Panitia Khusu (Pansus) LKPj, dari 36 kegiatan di 16 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terjadi 0 persen realisasi fisik dan keuangan atau tidak dikerjakan sama sekali. Ini diperparah dengan 12 kegiatan yang pencapaian fisik dan keuangan pada 12 SKPD hanya di bawah 80 persen saja.

Usai pembacaan hasil pembahasan Pansus LKPj oleh Siti Zakiah SP, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Padang melalui Juru Bicaranya Drs Faizal  menganggap, kejadian yang rutin terjadi tiap tahun itu, mengakibatkan membengkaknya sisa kelebihan pelaksanaan anggaran (Silpa) di akhir tahun anggaran.


Beberapa laporan LKPj tidak matching dengan SKPD, di antaranya program penurunan angka kemiskinan yang disebar pada 14 SKPD dengan target 193.750 RTM (rumah tangga miskin). Padahal, dalam kebijakan umum anggaran (KUA) 2007 hanya 20 RTM. Hampir seluruh SKPD juga tidak mampu menjawab pertanyaan panitia khusus (Pansus) LKPj.

“Kami berharap, jika wali kota kembali maju Pilkada 2008, dalam penyampaian LKPj akhir masa jabatan, harus melengkapi data-data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Faizal, dalam sidang parupurna tentang LKPj wali kota Padang, Senin (19/5) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Z Panji Alam SH. Juga hadir, Wakil wali kota Padang Drs H Yusman Kasim MM dan Sekdako H Firdaus K SE MSi.

Bagi F-PD, memberikan rekomendasi terhadap LKPj  wali kota Padang 2007, tidak perlu. Fraksi yang beranggota 5 orang itu berkesimpulan, LKPj yang disampaikan wali kota tidak ada kejelasan dalam masukan (input) dan hasil keluaran (output). Bahkan, data-data yang disampaikan terbantah, ketika dikonfirmasi ke SKPD.

Sementara partai pemenang pemilu yang menempatkan 11 wakilnya,  F-PKS, meski memberikan kritikan tegas, tetap memberikan rekomendasi kepada wali kota. Di antaranya, pembentukan badan layaban umum (BLU) yang bermanfaat melayani penyediaan masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. “Ini diamanatkan dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara,” kata Jubir F-PKS Idrial Idrus ST.

F-PKS memberikan rekomendasi kepada wali kota untuk mengevaluasi seluruh kepala SKPD, bagi yang tidak mendapatkan target kinerja sesuai dengan 11 skala prioritas anggaran. Ke depan, wali kota diharapkan menempatkan kepala SKPD harus melalui fit and propher test yang jelas. Selanjutnya, perlu dilakukan pelatihan SDM. Soal evaluasi kinerja asisten sekdako, PKS juga merekomendasikan.

Idrial Idrus menyampaikan sedikit ‘oleh-oleh’ kepada wali kota dengan mengutip ungkapan  bijak dari Dr ‘Aidh Abdullah Alqarni dalam buku Laa Tahzan. “Jangan anda interpretasikan (artikan) setiap kritikan yang diarahkan sebagai permusuhan, melainkan petiklah faidah darinya tanpa memandang tujuan pelakunya. Sesungguhnya anda lebih memerlukan kritikan daripada pujian,” kutip Idrial idrus sebelum turun mimbar.

Di luar dugaan, F-PAN yang merupakan ‘anak buah’ wali kota yang juga Ketua DPD PAN Kota Padang turut memberikan rekomendasi dan kritikan tajam. Jubir F-PAN Kasman Sofyan SAg menyebutkan, keberadaan terminal di tengah kota harus menjadi prioritas utama wali kota. Pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendidikan harus menjadi harga mati bagi pemerintahan untuk ditanggulangi.

Ir Priyanto MM mewakili F-PPP meberikan rekomendasi seperti penegasan kepada setiap SKPD agar memiliki data base yang valid agar mudah mengukur kinerja. Penegakan Perda yang telah disahkan dengan konsisten, begitu juga dengan Perwako. Percepat selesaikan Ranperda SOTK dan kawasan pasar. Tidak membedakan status pelayanan terhadap masyarakat. Berikan penguatan modal kepada UKM. Sinkronkan angka kemiskinan dengan program dan tinggatkan kualitas pendidikan.

Dua Fraksi lain, Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (F-BPI) dan Fraksi Partai Golkar melalui jubir masing-masing, Dra Yasnida Syamsuddin MM dan Drs Mirkadri Miyar MPA juga memberikan rekomendasi terkait LKPj wali kota. Mereka sepakat menyebutkan, SKPD harus lebih bekerja efektif dan penuh tanggung jawab.

Dengan rekomendasi 5 fraksi dan 1 tanpa rekomendasi, LKpj wali kota tidak akan ada pengaruhnya. Karena, tidak ada kewenangan DPRD untuk menolak ataupun menerima. Akhirnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) melalui Kabag Risalah Syuhandra SH membacakan keputusan dewan dengan nomor : 18906/DPRD/PDG/08 dan selesailah satu kerja pak wali di akhir tahun.

wali kota Padang Drs H Fauzi Bahar MSi saat diberi kesempatan memberikan sambutan tidak berkata banyak. Jelang hari-hari terakhir jabatannya sebagai wali kota, Fauzi hanya banyak meminta maaf.

“Setelah LKPj ini, masih banyak agenda kota yang akan kita laksanakan. Karena itu, dukungan dari semua pihak termasuk dewan amat diperlukan. Bagaiamanapun, saya bukanlah orang yang sempurna dan akan terus melakukan perbaikan ke depan,” tandasnya.(*)

One thought on “Padang Buang Duit Rp 15 Miliar

  1. rini berkata:

    terang aja SKPD gak saling sinkron program penurunan angka kemiskinannya, soalnya mereka ada kepentingan pribadi. tul gak kepala SKPD? mo rapat ttg kemiskinan aja, kalo bkn undangannya ditanda tangani pak wali mereka gak mau dtg. Gimana mo nurun angka kemiskinan Indonesia. kayaknya cuma pak wali aja yang peduli, gak ada dukungan dari SKPD yang ada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s