Rp 2 Miliar Untuk Kawal Pilkada

PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kepala Daerah Kota Padang, bakal mengajukan tambahan anggaran untuk mengawal Pilkada Oktober mendatang. Dari dana semula yang hanya diajukan Rp 813 juta, setelah dilakukan pembahasan ulang di tingkat internal, Ketua Panwaslu Maulid Hariri Gani SSos MHum menyebutkan, dana itu masih jauh dari cukup.

“Pada pengajuan awal oleh KPU Kota Padang, banyak program yang belum dimasukkan. Contohnya, penempatan anggota panwaslu di tingkat kelurahan dan TPS (Tempat pemungutan suara). Begitu juga dengan banyaknya peralatan dan kelengkapan panwas lain yang belum terdapat pada ajuan yang sudah sampai pada tim anggaran pemerintah darah (TAPD) itu,” ujar Maulid Hariri, Minggu (8/6) usai melakukan rapat aggota Panwaslu Kota Padang.

Menurutnya, dengan penambahan-penambahan berbagai kegiatan dan pembelian barang kebutuhan lainnya tersebut, total dana yang dibutuhkan Panwaslu untuk mengawal Pilkada sampai ke TPS yang tersebar pada 1500 titik itu mencapai Rp 2 miliar. “Ini adalah konsekwensi yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan hasil yangmaksimal. Pekan ini, kami akan mengajukannya kembali ke TAPD yang akan bermura ke DPRD Kota Padang,” tandas Maulid Hariri Gani.

Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Padang Afrizal SH agak kaget dengan dana yang diminta Panwaslu Kota Padang itu. Ketua Fraksi Partai Golkar Padang itu belum mendengar kabar, apalagi melihat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Panwaslu yang terbaru itu. Katanya, dia baru melihat RKA awal Panwaslu yang telah sampai di DPRD Kota Padang senilai Rp 813 juta.

“Berapapun yang mereka minta, asal dapat menunjukkan RKA nya dengan benar, itu tidak masalah. Saat ini, Panggar DPRD bersama TAPD masih membahas ajuan anggaran pertama yang tidak sampai Rp 1 miliar itu. Kalau memang mereka masih mau menambahnya, masih terbuka kesempatan, karena Kota Padang masih dalam proses APBD Perubahan 2008,” ujar Anggota Komisi D ini.

Afrizal menyebutkan, dalam waktu dekat mereka akan memanggil Panwaslu ke DPRD, untuk menjelaskan secara langsung, untuk apa anggaran yang dibutuhkan itu. “Dana ini adalah dana hibah kepada Panwaslu Kota Padang. Jadi, pertanggungjawabanya harus jelas. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan dan jelas kegunaannya, tentu kita akan memberikan tambahan yang diminta,” tandasnya.

Sementara ini, TAPD bersama Panggar DPRD masih membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Belum diketahui secara pasti, kapan Panwaslu Kota Padang bakal menyerahkan rekap kebutuhan dana terbaru mereka. Tapi, Afrizal menyiratkan, APBD Kota Padang masih dapat mengakomodir kebutuhan Panwas itu.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s