Semen Padang Mau Tutup

CADANGAN semen yang kian menipis, terpaksa membuat Manajemen PT Semen Padang lebih memutar otak. Lahan (larangan) seluas 412 Ha kembali dibidik untuk digolkan sebagai pasokan semen Pabrik Indaruang VI. Bahkan, kalau masih mempertahankan batu kapur saat ini, PT SP hanya mampu bertahan hingga 10 tahun saja. Kalau sukses mendapatkan hak guna lahan pada hutan lindung itu, nafas PT SP bakal bertambah 70 tahun lagi.

“Sebenarnya, tidak seluruh lahan 412 Ha itu yang dikatakan sebagai hutan lindung, tapi cuma 270 Ha saja. Sampai saat ini, kita masih mengusahakan, bagaimana mengelola lahan ini menjadi lahan produksi. Ini menjadi top priority (skala prioritas) kita,” kata Sekretaris PT SP PT SP Benny Wendri, Selasa (17/6) saat menerima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Padang Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Lubuak Kilangan dan Lubuak Bagaluang.


‘Rayuan’ yang disampaikan Benny bersama Kepala Distribusi dan Transportasi, Sunardi, tidak membuat wakil rakyat gentar. Sebelumnya, DPRD Padang memang menolak memberikan rekomendasi pengalihan fungsi hutan lindung sebagai hutan produksi. PT SP yang mencoba jalur pemerintah provinsi, juga belum mendapatkan jawaban apa-apa dari Depertemen Kehutanan RI. Sampai kemarin, mereka masih keukeuh tidak berubah.

Ada ketakutan, kata Benny, ketika PT SP urung membangun pabrik dan lahan tambang baru. Saat ini, posisi produksi PT SP sudah berada di bawah PT Semen Gresik. Bahkan, katanya, kalau PT Semen Tonasa yang telah mengantongi izin pembangunan pabrik semen baru, maka produksinya bisa melampaui PT Semen Padang pada 2011. Jadi, PT SP yang selama ini dibanggakan sebagai pabrik tertua dan terbesar tinggal cerita.

Tidak banyak solusi yang diberikan Yulsirman SH MM, Sofyan Sar SH (F-Golkar), Daharuddin, Herri Ramadhan BSc (F-PAN), Paljariati Yusral SSos, Rahayu Purwanti SP (F-PKS), Jon Roza Saukani SH (F-Demokrat) dan Zulfadli Tanjung, terkait dengan hal itu. Menurut mereka, keputusan DPRD sudah bulat dan kalau masih ingin menggunakan lahan itu, PT SP diminta langsung mengurusnya ke pusat.

“Anggota DPRD Padang sudah diselamatkan oleh Allah, terkait pengalih fungsian hutan ini. Kalau kemarin memberikan rekomendasi, maka akan sama nasibnya dengan Al Aming dari DPR RI, terkait kasus pengalihan hutan di Kepulauan Riau,” kata Daharuddin yang juga tidak menutup mata, kalau keluarnya peraturan pemerintah (PP) Nor 2 Tahun 2008, untuk pengalihan fungsi hutan tersebut.

Sofyan Sar juga sependapat. Katanya, PT SP diharapkan terus membangun koordinasi dengan pusat, untuk mendapatkan kepastian tentang pengalihan lahan itu. Selain itu, PT SP diharapkannya terus membuktikan diri mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar dan Kota Padang melalui program Corporate Social Responsibyliti (CSR).

Yulsirman menyebutkan, PT SP diharapkan tidak hanya memberikan dana ‘sumbangsih’ kepada pemerintah, dalm bentuk pajak galian C senilai RP 21 miliar pertahun saja. Hendaknya, juga diberikan catatan-catatan untuk program-program kemasyarakatan yang dilakukan PT SP, seperti pembangunan sekolah atau Comunnity Development (CD) yang diserahkan ke nagari. “Agar, kalau ada orang yang membutuhkan data, dapat melihat jelas, apa sja yang telah dilakukan PT SP,” tukas Ketua Komisi A ini.

Benny Wendri memaklumi, bagaimana DPRD masih memegang teguh UU No 41 Tahun 1999 yang berisi larangan pengalihfungsian hutan lindung menjadi hutan produksi. Mereka juga sudah mendapatkan PP No 2 Tahun 2008 dan telah mempelajarinya. Ada pernyataan yang mengatkan, PP itu hanya berlaku untuk 13 perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, tidak termasuk PT SP.

“Kita akan terus mencobanya. Selain itu, PT SP juga memiliki 4 program utaman tahun ini. Yaitu, Membangun PLTU (pembangkit listrik tenaga uap), meninkatkan produksi hingga 6,5 juta ton pertahun pada 2010, membangun museum semen, membangun Rumah Sakit Semen Padan (RS SP),” katanya seraya menyebutkan, pada waktu bersamaan Dirut PT SP Ir Endang Irzal tengah mendengarkan paparan konsultan tentang desain bangunan RS SP.(*)

One thought on “Semen Padang Mau Tutup

  1. Bobs berkata:

    “‘Rayuan’ yang disampaikan Benny bersama Kepala Distribusi dan Transportasi, Sunardi, tidak membuat wakil rakyat gentar. Sebelumnya, DPRD Padang memang menolak memberikan rekomendasi pengalihan fungsi hutan lindung sebagai hutan produksi. PT SP yang mencoba jalur pemerintah provinsi, juga belum mendapatkan jawaban apa-apa dari Depertemen Kehutanan RI. Sampai kemarin, mereka masih keukeuh tidak berubah.”

    Bung Reviandi, mau bertanya, dimanakah pengaturan (peraturan Perundang-undangan) yang mengatur bahwa kalau hutan lindung hendak dialihfungsikan menjadi hutan produksi, harus ada persetujuan dari DPRD atau Pemprov?

    Terima Kasih…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s