Apakah Ini Rekayasa?

Seorang anak mendengarkan dan mencatat pelajaran sekolah di SMP 29 PadangMASIH belum menyerah, belasan anak Kurao Kelurahan Kurao Pagang, Rabu (23/7) ‘belajar’ di luar kelas SMP 29 Padang. Tanpa berpakaian seragam dan bersendal jepit, mereka menunjukkan keseriusan mendapatkan pelajaran. Buntutnya, suasana kelas I-1 yang tengah belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sedikit terganggu. Puluhan warga dan kawanan jurnalis elektronik dan cetak juga menggerumuni kelas itu.

Beberapa anak yang sempat ditanyai koran ini, seperti Fauzi, Fauzan, Randi, Bunga, Nola, Opi, Witnu dan Rian mengaku, mereka masih berharap dapat bersekolah di dekat rumah mereka. Di balik itu, mereka semua sadar, nilai yang mereka bawa dari beberapa SD negeri dan swasta di Kurao Pagang, tidak mencukupi untuk masuk ke SMP 29. Surat Keterangan Hasil Ujuan Nasional (SKHUN) mereka berkisar 14-18 saja, atau rata-rata 4,6 hingga 6,0.

Fauzan menyebutkan, ayahnya hanya seorang tukang ojek di Simpang Siteba Nanggalo. Tidak mungkin rasanya, ungkapnya, kalau menyekolahkan dia ke sekolah swasta. “Memang ado, SMP Pertiwi dakek siko, tapi dak ado pitih kecek apa,” kata Fauzan yang ibunya juga membantu menggerakkan ekonomi keluarga dengan berjualan lontong.

Fauzi lain lagi, dia mengaku bersekolah di SD Muhammadiyah Nanggalo yang tidak berada jauh dari SMP 29 Padang. Namun, dia lebih berkenan bersekolah di SMP samping rumahnya itu. Ayahnya, Bahri (45) juga masih berkeinginan memasukkan anaknya ke SMP 29. “Kalau indak bisa disiko, awak lai tarimo kalau masuak swastanyo,” ungkapnya yang hanya mencatat sedikit bahan pelajaran minggu ke-2 sekolah itu.

Ketua LPM Kurao Pagang Ir Zurman menyebutkan, mereka akan terus melakukan aksi ini, sampai mendapatkan kejelasan dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Namun, Zurman memastikan, dia dan warga Kurao Pagang lainnya tidak akan melakukan aksi anarkis sampai melakukan pemblokiran jalan. Karena, dia sadar, sebagian besar siswa yang sekolah di SMP 29, anak kemenakan dia juga.

“Kami tidak anarkis, selama pihak sekolah tidak menghalang-halangi anak kami mengikuti pelajaran,” tukas Zurman yang terus berkoordinasi dengan Kepsek. Sementara, beberapa warga yang berkumpul, kembali merencanakan aksi memblokir satu jalan utama menuju ke sekolah itu. “Saya pastikan, kami tidak akan anarkis,” tambah Zurman lagi.

Langkah lain yang dapat diberikan Dinas Pendidikan, kata Zurman adalah dengan membangun Kelas Terbuka seperti yang ada di sekolah-sekolah lain. “Kalau itu jalan untuk menyelamatkan sekolah anak-anak kami, kenapa tidak. Kami akan terus berusaha untuk ini,” tukas  Zurman.

Kepala SMP 29 Drs Jupen MPd yang hadir dalam kerumunan massa itu menegaskan, aksi yang dilakukan anak-anak Kurao itu murni rekayasa. Katanya, kalau memang keinginan atau minat belajar anak-anak itu besar, kenapa tidak disalurkan saja ke swasta. Paling tidak, mereka tidak memiliki nilai yang rendah dan dapat diterima saat Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online kemarin.

“Ini rekayasa, saya minta warga mengentikannya. Kalau memang mau sekolah, saya kembali katakan, saya siap membantu. Kalau perlu, biaya pribadi saya berikan. Sekarang, tolong anak-anak yang 48 orang ini dikumpulkan dan didata satu persatu. Dimana mereka mau sekolah,” lanjut Kepsek lagi. Hingga siang kemarin, belum ada kejelasan, kapan mereka akan bertemu.

Kepala Bidan Pendidikan Dasar dan Menengah Disdik Kota Padang Drs Bambang Sutrisno MPd mengakui, tidak ada lagi penerimaan untuk siswa di sekolah negeri manapun, usai PSB online tahap II. Meski ada bangku yang kosong, itu tidak dapat diisi lagi dengan cara apapun. Katanya, kalau diberikan keringanan di satu sekolah, maka sekolah lain akan mengikutinya. Tercatat, hampir seluruh sekolah memiliki kursi kosong 2-12.

“Juga tidak mungkin, kalau dibuka Sekolah terbuka di SMP 29. Kelas terbuka itu adalah untuk anak-anak yang bekerja membantu orang tua dan hanya dapat belajar beberapa hari dalam seminggu. Di Kota Padang ini tidak ada. Bahkan, sekolah terbuka di SMP 13, 20 dan 24 tidak ada lagi,” lanjut Bambang yang menginginkan anak-anak Kuroa bersekolah di swasta saja.

Dia menyarankan Kepala SMP 29 mendata seluruh siswa tersebut dan mengklarifikasi tingkat perekonomiannya. “Kalau memang banyak yang miskin, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Bagian Bina Sosial untuk membantu mereka. Tapi, saya tegaskan mereka harus bersekolah di sekolah swasta, bukan negeri,” tutup Bambang.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s