Tergelincir Temuan BPK

Menyoal Mobil Puskel Kota Padang

673038_ambulance31KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK memang belum menjelajah hingga ke Kota Padang, meski pernah mengirimkan anggota pengawasannya ke pejabat publik, hanya untuk sekedar mengetahui kekayaan. Tapi, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah cukup untuk membuat hati para pejabat yang terlibat dugaan penyimpangan anggaran ketar-ketir.

Komisi A DPRD Kota Padang, komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, tidak tinggal diam. Bersama Bawasda, mereka mengambil sikap, bakal menggali, apakah temuan BPK itu nantinya, hanya sekedar ‘gertakan’ atau dapat menyelamatkan keuangan rakyat. Satu kali berdiskusi, beberapa kasus dugaan penyimpangan sudah mulai terkuak, diantaranya, pengadaan 7 unit mobil puskesmas keliling (Puskel) pada Dinas Kesehatan Kota Padang (DKK).

Dana rakyat Rp 1.081 miliar tahun 2007 lalu itu, ternyata tidak digunakan semestikan oleh dinas yang bertanggungjawab menyehatkan warga kota itu. Menurut Kepala Bawasda Kota Padang Dra Sastri Yunizar Bakri, hingga tahun anggaran (TA) 2007 berakhir, pengadaan mobil Puskesmas Keliling (Puskel) belum terealisasi. Bahkan, pada TA 2008 yang telah berlangsung hingga bulan ke enam ini, mobil Puskel itu juga belum diserahterimakan. Karenanya, menjadi temuan BPK.
 
“Temuan BPK itu perlu kita tindaklanjuti, dengan melakukan penulusuran ke Dinas Kesehatan Kota (DKK),” kata Kepala Bawasda Kota Padang Dra Sastri Yunizarti Bakry Akt MSi.

Dikatakan Sastri, dana yang akan digunakan untuk pembelian mobil Puskel itu, sudah tersedia dan siap dibayarkan kepada pihak ketiga yang akan memasoknya. “Entah mengapa, mobilnya belum juga ada, meskipun pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan itu telah ditunjuk,” jelasnya.

Berbeda, Komisi A melihat itu sebagai satu kesalahan lain, pada proses pengadaannya. Mereka memandang, untuk pengadaan mobil itu, seharusnya, Dinas Kesehatan melakukan tender, karena nilainya di atas Rp 50 juta, sesuai dengan Kepres No 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi, Dinkes memiliki alasan lain. Dinkes menyebutkan, telah mencoba mendapatkan calon rekanan (pihak ke-3) dari beberapa perusahaan lain.

Apapun alasannya, tetap warga yang harusnya sudah menikmati fasilitas dari dana itu yang telah dikecewakan. Bagaimana, anggota DPRD Kota Padang melihat kasus-kasus ini. Berikut petikannya.(*)

Tags: ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s