Calon Mulai Buat Pelanggaran

PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Kota Padang mengancam akan mempidanakan setiap pelanggaran yang dilakukan 5 pasangan calon. Hingga Rabu (10/9) Panwaslu menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan para calon, pasca penetapan dan penentuan nomor urut. Padahal, saat penetapan nomor urut Senin (8/9), seluruh calon telah diberikan surat peringatan agar membuka seluruh peraga kampanye

Namun, Panwas masih memberikan tenggat waktu 2x 24 jam agar alat peraga berupa baliho dan spanduk itu dibuka. “Setelah melakukan rapat pleno, Panwaslu masih memberikan kesempatan terakhir kepada mereka. Jumat (12/9) pukul 14.00, kita akan membuat seluruh atribut kampanye yang belum dibuka,” kata Ketua Panwaslu Maulid Hariri Ganis SS MHum dalam keterangan persnya kemarin.

Untuk tahap pertama, Panwaslu belum memberikan sanksi kepada pasangan calon yang masih menebar alat peraga kampanye. “Panwaslu langsung memberikan surat peringatan terakhir kepada para pasangan. Kalau masih tidak diindahkan, kita akan turunkan bersama Pol PP dan Poltabes dan tidak mengembalikannya,” tegas Maulid di kantor Panwaslu Jalan Banda Puruih Padang Barat.


Maulid didampingi Wakil Ketua Panwaslu Mahyuddin SAg dan Anggota Dwi Indah Puspasari SH dan AKP Zulkailizar menyebutkan, mereka yang masih memasang spanduk atau baliho itu sama dengan melanggar Pasal 116 Ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disana tertulis, bagi yang melakukan kampanye di luar jadwal dapat dikenakan sanksi pidana.

“Hukumannya tidak main-main. Kalau sudah disidik dan ternyata terbukti, maka pasangan diancam kurungan minimal 15 hari dan maksimal 3 bulan dan denda Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta. Tim penyidikan Panwaslu sudah siap untuk menindaklanjuti seluruh pelanggaran. Jadi, kita minta pasangan segera mencabut baliho mereka,” pungkas Maulid diamini Dwi Indah, Anggota Panwaslu perwakilan Kejaksaan Negeri Padang.

Maulid menerangkan, 11 Panwaslu Kecamatan (Panwascam) telah memberikan laporan tentang maraknya pemasangan baliho dan spanduk di daerah masing-masing. Dari 5 kandidat, Yusman Kasim dan Yul Akhiari Sastra (Yusra) menempati peringkat teratas dalam pelanggaran. Pasangan usungan koalisi PDI P dan PPP ini menempatkan 4 baliho di 4 kecamatan dan 12 spanduk di 5 kecamatan atau total 16 orang.

“Kedua adalah Mudrika dan Dahnil Aswad (MUDA) dengan 15 spanduk dan baliho. Sedangkan pasangan Jasrial dan Muchlis Sani tidak ditemukan menempatkan satu spanduk atau baliho di 11 kecamatan. Data itu tidak termasuk spanduk atau baliho atas nama walikota atau ketua organisasi,” lanjutnya.

Maulid meminta masyarakat dapat membedakan, apa yang dimaksud dengan kampanye dan sosialisasi program pemerintah. Dia juga menyinggung beberapa spanduk zakat yang mulai marak di masjid-masjid dengan ‘model’ walikota. “Spanduk pesan layanan masyarakat itu tidak dapat disebut kampanye. Berbeda, kalau dia mengimbau masyarakat agar memilihnya di Pilkada mendatang,” tukasnya lagi.

Media Bersabar

Masih adanya media yang memasang foto pasangan di koran atau televisi lokal juga mendapat perhatian dari Panwaslu Pilkada. Wakil Ketua Mahyuddin menyebutkan, Panwaslu akan menyurati seluruh media yang masih memasang gambar atau alat peraga yang mengarah kepada kampanye. Dia meminta, media bersabar hingga jadwal kampanye 6 Oktober mendatang.

“Media adalah alat kampanye yang cukup efektif. Jadi, kita mengharapkan para pemimpin redaksi, tidak lagi menampilkan pasangan di media masing-masing,” lanjutnya. “Khusus media, Panwaslu tidak akan dapat memberikan sanksi. Namun, sanksi akan diberikan kepada pasangan calon. Jadi, sama merugikan.”(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s