Hotel Mewah Tak Bayar Pajak Rp 1,7 Miliar

BumiminangMASIH belum tuntasnya persoalan pembayaran pajak retribusi Hotel Bumi Minang, terus menjadi satu pertanyaan besar di DPRD Padang. Saat melakukan pembahasan penggunaan anggaran pada APBD 2007, beberapa anggota dewan mempertanyakan langsung ke Dispenda. Bahkan, Sekretaris Fraksi Golkar Yulsirman SH MM menegaskan, belum dibayarnya pajak sejak 2006-2007 itu sudah masuk kategori penggelapan pajak.

“Saya menyebut penggelapan, karena hotel hanya bertugas memungut pajak dari orang-orang yang menggunakan jasa hotel. Uang itu dikumpulkan langsung dari pembayaran hotel, bukan berasal dari uang hotel,” tegas Yulsirman yang juga Ketua Komisi A, Kamis (9/10) di gedung dewan. “Intinya, Kota Padang hanya meminta tolong memungut pajak kepada manajamen hotel, bukan meminta uang hotel.”

Kepala tata usaha (KTU) Dispenda Padang Batukar membenarkan, hingga saat ini hotel tersebut masih belum melunasi tunggakan pajak 2006-2007 sebesar Rp 1,7 miliar. Dengan rincian Rp 1,012 miliar tahun 2006 dan Rp 700 juta pada 2007. “Tahun 2005 mereka juga menunggak pajak Rp 421 juta. Tapi, tunggakan itu sudah dilunasi pada akhir 2007 lalu. Jadi, sisanya itu yang belum — termasuk 2008,” tegas Batukar. 

Batukar yang datang bersama Kepala Bagian Keuangan Ir Corry Saedan MSi, Kebag Hukum Fidal Triza SH dan pegawai lainnya itu membenarkan, kalau sebenarnya pihak hotel hanya memjadi pembantu pemungut panaj, bukan membayar pajak atas dasar bangunan. “Pajak yang kita pungut adalah pajak retribusi hotel yang berasal langsung dari pengunjung yang menginap,” lanjutnya.

Yulsirman menambahkan, Pemko Padang harus mengambil langkah tegas terkait pembangkangan yang dilakukan salah satu hotel ini. Karena, akan menjadi pembelajaran bagi hotel-hotel lainnya. “Kalau tidak diberi sanksi tegas atau tuntutan hukum, kita takut kota ini akan menjadi lahan subur bagi pengusaha yang tidak membayar pajak. Atau mereka menduga Pemko Padang dapat diremehkan,” tandasnya.

Wakil Ketua F PKS Djunaidy Hendri ST menyebutkan, realisasi retribusi pajak hotel itu harus dikejar terus hingga manajemen hotel membayarnya. Dia menilai, kalau masih belum lunas, maka permasalahan itu akan terus menerus terjadi. Bahkan, Ketua Fraksi Partai Golkar Afrizal SH menginginkan DPRD membuat panitia khusus (Pansus) untuk persoalan ini.

Sabaruddin Herman Ketua F PPP juga setuju dengan usulan tersebut. Katanya, uang yang belum disetorkan oleh manajemen hotel itu adalah hak-hak rakyat yang ditahan. Menurutnya, wajar kalau Pemko Padang bersikap tegas terhadap kasus yang satu ini. Sementara anggota F PPP Ir Priyanto MM meski setuju, masih memilih langkah persuasif dan mengusahakan manajamen hotel datang ke dewan.

Batukar dari Dispenda menjelaskan, dalam pertemuan mereka dengan manajemen Hotel Bumi Minang, hotel tersebut berjanji akan melunasi tagihan pajak setelah menjual aset bangunan mereka yang berada di Jalan Pemuda. “Setelah proses penjualan bangunan itu selesai, mereka akan melinasi tagihan pajak. Sekarang, baru diansur sekitar Rp 38 juta saja,” pungkasnya.

Fidal : Manajemen Hotel Tak Punya Itikad Baik

KEPALA Bagian Hukum Pemko Padang Fidal Triza SH mengaku, sudah beberapa cara dilakukan Pemko untuk menyelesaikan pembayaran pajak retribusi hotel tersebut. Beberapa kali surat peringatan sudah dilayangkan. Bahkan, pendekatan secara persuasif terus dilakukan dengan berbagai cara. Tapi manajemen hotel tidak beritikad baik.

“Bahkan, SKPD terkait dengan pelanggaran yang masih kita golongkan pelanggaran Perda Retribusi hotel yaitu Pol PP juga sudah dikerahkan untuk menyelesaikannya. Tapi, tetap saja tidak ada titik terang yang mereka berikan,” ujar Fidal Triza, Kamis (9/10) saat berdiskusi dengan DPRD Kota Padang di gedung dewan.

Dilihat secara spesifik, kasus belum lunasnya pajak ini kata Triza sudah memenuhi unsur pelanggaran hukum pidana atau perdata. Jadi, kalaupun melakukan penuntutan, Pemko Padang melalui bagian hukum sudah bisa. “Tapi, Pemko Padang masih memiliki pertimbangan lain. Sebagai pemerintah, kita tetap harus melakukan pembinaan terhadap pengusaha di kawasan kita,” tandas Fidal.

Pun demikian, Pemko Padang tetap melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Padang untuk mencari jalan keluar. Dalam hal ini, Kejari kata Fidal adalah pengacara negara dan memiliki hak untuk mengusus kasus ini. Bahkan, lanjutnya, Kejari dapat melakukan pemungutan pajak dengan cara mereka sendiri.

“Hotel ini adalah wajib pungut (Wapu) pajak dan harus disetorkan ke negara. Sekarang kita tetap koordinasi dengan Kejari untuk menyelesaikannya. Kalau hotel itu juga tidak membayarnya, tidak ada salahnya kalau kasus ini disebut penyalahgunaan pajak atau penggelapan pajak. Inilah kasus pidananya,” lanjut Fidal.(*)

One thought on “Hotel Mewah Tak Bayar Pajak Rp 1,7 Miliar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s