Honor; Antara Century dan BPRR

Ceplos blogJUDUL di atas memang tidak memiliki hubungan yang jelas, kalau disimak secara sepintas. Namun bagi saya, keduanya memiliki kesamaan — setidaknya dari koran terbitan pekan ini. Dua lembaga yang menangani hal berbeda tersebut, sedang meributkan apa yang pantas mereka terima, setelah bekerja.

Pansus Hak Angket Century DPR RI tengah mengajukan anggaran untuk honor mereka sebesar Rp 5 miliar, guna mengungkap kasus yang disebut-sebut bakal melebar hingga ke Wakil Presiden Boediono tersebut.

Sementara, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekontruksi (BPRR) — lembaga yang dipaksa lahir di Padang, juga meributkan honor dari pekerjaan mereka yang belum jelas. Tak tanggung-tanggung, tim yang dikepalai Sekdako Emzalmi itu, juga mematok uang jariah Rp 2,6 miliar. Sungguh jumlah yang fantastis.

Dua anggaran yang jumlahnya hanya berselisih Rp 2,4 miliar itu menjadi mencolok, ketika memperbandingkan alasan keduanya. Panitia Adhoc Century meminta honor, untuk melacak, ke mana raibnya dana penyelamatan bank sebesar Rp 7,6 triliun. Sementara, belum jelas, apa yang akan “diselamatkan” oleh BPRR.

BPRR–lembaga yang ditentang kehadirannya oleh pemerintah pusat dan DPR RI, digadang-gadangkan akan menciptakan perencanaan kota di masa depan. Mereka menyebutnya dengan Padang New City (PNC) — tiga kata yang mengingatkan orang Padang pada Padang Bay City yang saat ini entah dimana dan bagaimana.

Sedikit mengulas perbedaan, dengan “upah” seharga Rp 2,6 miliar, BPRR malah akan membuat pemko kembali akan merogoh kocek Rp 10 triliun, untuk menciptakan kota yang sesuai dengan PNC. Sedangkan Panitia Angket yang diketuai Idrus Marham (Golkar), kalau serius bisa mendatangkan “untung” Rp 7,6 triliun.

Usut punya usut, BPRR terdiri dari tiga unsur “pekerja” saja. Pertama, eksekutif, legislatif (DPRD) dan akademisi  (Unand, UNP dll). Nah, untuk dua unsur pertama, kenapa untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari mereka, harus dibayar pula dengan jumlah yang sebegitu besarnya.

Sementara, saya tak banyak bertanya, kenapa para akademisi juga bakal diberikan honor oleh pemko, melalui APBD 2010 yang kabarnya tersandung, karena program PNC yang belum juga selesai. Mereka memang sengaja didatangkan, untuk membantu pekerjaan pemko (BPRR).

Karena, pekerjaan yang diberikan pada profesor dan kebanyakan Doktor (S3) tersebut, bukan bagian dari tugas mereka sehari-hari. Meski, Tri Dharma Perguruan Tinggi juga mengenal istilah pengabdian pada masyarakat.

Sekarang, saya menantang DPRD Padang untuk tidak lagi memperpanjang debat, terkait honor Rp 2,6 miliar tersebut. Karena, kemarin sudah “ribut-ribut” dewan bakal memangkas saja. Kalaupun sebagian disisihkan untuk akademisi, mungkin tak akan ada yang marah.

Kembali pada honor; Panitia Angket Century dan BPRR, saya hanya meminta kepada mereka yang mendapat amanah, agar memberikan yang maksimal, terkait dengan pekerjaan mereka. Jangan sampai, pekerjaan hanya dilakukan, karena ada unsur honornya saja. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s