Lai Sabananyo ko Pak Wali?

Ucapan Wali Kota Padang Fauzi Bahar untuk memberikan dana sekitar Rp35-40 miliar untuk para korban bencana gempa bumi 2009 kategori rusak ringan (RR) memang memancing harap. Para korban yang entah sudah lupa atau memang tak berharap lagi, seakan tersentak kembali. Di saat masa-masa sulit ini, Rp1 juta per kepala keluarga (KK) benar-benar besar.

Jangankan sejuta rupiah, Rp300 ribu yang disebar Pemerintah Pusat dalam program bantuan langsung tunai (BLT) tiap jelang pemilu lalu saja sudah membuat warga bagadincik untuk mendapatkannya. Konon pula, uang dengan angka nol enam buan “berlirit” di belakangnya. Tapi, apa iya, anggaran itu bisa dicairkan pada APBD 2013 mendatang?

Beban APBD Kota Padang 2013 sungguhlah berat. Selain masih terkonsentrasi 70 persennya untuk anggaran, beragam “hutang” juga harus dituntaskan. Seperti, mengalokasikan Rp59,6 miliar untuk dana Pilkada, Rp60 miliar untuk pembangunan pusat pemerintahan, dan belasan miliar lagi untuk kelanjutan Jalur Dua Bypass. Dengan prakiraan APBD yang tak jauh-jauh dari Rp1,45 triliun, tentu akan sangat sulit.

Kalaupun Wali Kota Padang melalui TAP-nya masih memaksakan dana bantuan korban bencana kategori rusak ringan, tentu akan pusing meyusunnya di APBD. Seperti kata orang “bak maelo kain sarung”, di bawa ke atas, kurang di kaki, di bawa ke kaki, terlihat kepala. Tak ayal, dana ini hanya akan menjadi “bola panas” yang bisa melukai siapa saja.

Salah satu yang akan kena imbasnya, tentu DPRD Kota Padang, sebagai bagian dari kekuasaan penganggaran. Jika Pemko Padang sudah mengajukan ke DPRD, tentu “pak wali cs” bakal lepas tangan, kalau hal ini digugat rakyat – paling tidak 37 ribu orang yang merasa berhak. Seperti biasa, pihak eksekutif, akan mengembalikan bola ini kepada DPRD. “Sudah diusulkan, tapi belum disetujui DPRD,” mungkin begitu jawab pak wali.

Seorang anggota DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa juga mengaku terkejut dengan wacana Pak Wali itu. Menurutnya, seharusnya, hal seperti ini didudukkan dulu dengan DPRD, sebelum “meledak” di luar. Dia juga mengaku tidak tahu, anggaran mana yang akan digunakan. Karena, untuk membayar rusak ringan, tidak sama dengan rusak sedang dan berat, harus dari APBD.

Nah, kalau DPRD saja bingung, apalagi dengan “anak buahnya” pak wali. Bisa-bisa, wacana ini menjadi buyar, karena Kota Padang tidak memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang mumpuni. Kalaupun dipaksana, tentu aka nada program-program lain yang dipangkas, dan tentunya tidak mungkin anggaran belanja tidak langsung atau biaya pegawai. Pastinya, yang “berani” dipotong adalah belanja langsung atau biaya pembangunan.

Dugaan sebagian kalangan, dana Rp1 juta per KK ini, ada muatan politisnya, mungkin tak semuanya benar. Meski, 2013 adalah waktu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Alek demokrasi itu, tentunya tidak lagi bisa diikuti Wako Fauzi yang sudah dua periode. Tapi, siapa yang akan diuntungkan? Siapa yang akan “menunggangi” kucuran dana ini – kalau dianggarkan dan dicairkan.

Tak perlu berandai-andai terlalu banyak. Jelang pembahasan Rencana APBD 2013 ini, Pak Wali harus bertegas-tegas, dari mana diambilkan dananya. Bagaimana cara pencairannya. Karena, ucapan yang telah keluar – apalagi disebar luaskan media massa, adalah tanggung jawab pribadi. Ibarat kapas yang disebar dari menara yang tinggi, sangat sulit memasukkannya kembali ke dalam karung. Mari, kita tunggu bersama. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s