Dinas Pendidikan Kuasai APBD

PERUBAHAN sistem pembahasan APBD yang dilakukan di DPRD Padang, mulai digelar Selasa (30/10). Entah karena memiliki anggaran paling besar pada APBD, Dinas Pendidikan menjadi target pertama, SKPD yang melakukan pembahasan dengan Komisi IV DPRD.
Dari pembahasan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Jamasri Tanjung itu terungkap, pada APBD 2013, Dinas Pendidikan akan mendapat kucuran dana mencapai Rp642,6 miliar untuk belanja. Artinya, 27,7 persen dari belanja daerah yang mencapai Rp1,7 triliun dikuasai SKPD yang dipimpin Dr Indang Dewata tersebut.
Dari gambaran yang diberikan Indang Dewata, anggaran tersebut merupakan usulan belanja tak langsung Disdik yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah, untuk pembayaran gaji dan tunjangan 8.557 orang pegawai, termasuk guru dan staf sebesar Rp462,8 miliar Selanjutnya, juga ditambahkan untuk tambahan penghasilan Rp5,7 miliar dan tambahan penghasilan lainnya Rp174,1 miliar.
Untuk usulan program, kata Indang, sesuai dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), terdiri dari 12 program utama yang dibagi dalam 284 kegiatan, yang membutuhkan dana Rp240 miliar. Alokasi dana lainnya yang diusulkan adalah Rp240 miliar untuk RKPD (rencana kerja pemerintah daerah), Rp50,3 miliar dalam draf PPAS 2013 serta Rp40,5 miliar dalam PAS 2013 SOTK baru.
“Untuk mengusulkan anggaran ini, terjadi sedikit masalah yaitu terjadinya perbedaan anggaran yang mencolok antara APBD 2012 dengan RAPBD 2013. Karena, APBD Padang saat ini cukup terbebani dengan beragam kegiatan seperti pembangunan pusat pemerintahan dan lainnya. Karena itu, anggaran Disdik secara fisik dikurangi dan lebih fokus untuk penambahan mobiler dan peningkatan pembuatan keamanan aset sekolah,” katanya.Menanggapi itu, anggota Komisi IV, Azwar Siry menyebutkan, dengan sistem baru ini, Komisi IV langsung berbicara dengan SKPD yang menjadi mitra kerja, baik tentang belanja langsung, tidak langsung, hingga pendapatan asli daerah (PAD). Yang pasti, katanya, dengan terjadinya penurunan anggaran di setiap SKPD Pemko, tentu akan sulit meningkatkan prestasi pendidikan.
“Saya berharap, Pemko terus melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (staf Disdik). Kalau ini tidak dilakukan, maka percuma kita membahas anggaran ini. Karena, secara umum, Disdik didanai oleh DAK (dana alokasi khusus) dari pusat yang sifatnya hanya ‘numpang lewat’ di APBD,” kata mantan pamong Pemko Padang ini.
Ketua Komisi IV, Muharlion menyebutkan, sebelum menuntaskan pembahasan dengan Badan Anggaran (Baggar) nantinya, Dinas Pendidikan diharapkan untuk kembali melakukan analisa SWOT (strength/kekuatan, weak/kelemahan, opportunity/peluang dan threat/tantangan). “Kalau ini tidak dilakukan, maka percuma saja kita berkoar-koar meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Indang Dewata menyebutkan, saat ini, program yang dilakukan Disdik, hanya mengacu pada Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Pemuda provinsi. Untuk program peningkatan mutu pendidikan, katanya, Disdik akan melakukan upaya ‘guru disertivikasi, sekolah diakreditasi’. Kalau perlu, katanya, sekolah yang tidak patuh akan dicabut izinya.
“Saya bersama 12 orang kepala sekolah baru saja berkunjung ke DKI Jakarta. Di sana, kami melihat, para guru malah mengajar 37,5 jam perminggu di satu sekolah. Berbeda dengan di padang, 24 jam perminggu di berbagai sekolah. Artinya, mereka tidak sempat sempat lagi ke daerah lain dan fokus di sekolah itu saja. Ini adalah salah satu penerapan dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas. Apakah bisa kita adaptasi? Tentunya bertahap,” katanya.
Pindah ke Bagindo Aziz Chan
Karena Gedung Dinas Pendidikan di Jalan Tan Malaka dirasakan tidak mencukupi lagi, apalagi melayani 14 ribu guru PNS dan non PNS, pada Januari 2013 Disdik berencana akan hijrah ke Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Chan. Pascagempa 2009, gedung tersebut tidak digunakan dan dirasakan mampu menampung jumlah pegawai Disdik.
“Kami telah mengajukan anggaran, untuk membersihkan gedung pertemuan itu agar bisa ditempati. Sementara, gedung disebelahnya yang ditempati Pol PP, rencananya akan dirobohkan, dan dijadikan lapangan parkir. Pol PP akan menempati gedung lama kami di Tan Malaka,” kata Indang Dewata menyebutkan, rencana tersebut jelang tuntasnya pembangunan pusat pemerintahan di Aiapacah.
Disinggung mengenai anggaran, Indang menyebutkan, daripada memperluas gedung di Tan Malaka atau merehabnya, lebih murah untuk membersihkan Gedung Bagindo Aziz Chan. “Kami sudah menghitung-hitungnya dan hasilnya lebih efisien di sana. Karena, gedungnya berlantai dua,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV, Jamasri menyebutkan, jika memang untuk efisiensi dan kemudahan tugas SKPD, DPRD sejatinya akan setuju. Namun, dia menyebutkan, Disdik harus melakukan kajian yang lebih matang, agar tidak menyesal nantinya. “Kalau lokasi parkir yang luas tentu sangat penting, karena para guru saat ini sudah pakai mobil,” kelakarnya. (rvi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s