Anggaran Bencana dan Damkar Tumpang-tindih

GambarPERUBAHAN SOTK Pemko Padang 2013 sepertinya belum efektif dan tumpang-tindih anggaran. Saat pembahasan APBD 2013, sejumlah SKPD masih mengantongi rencana kerja (renja) masing-masing. Contohnya, pembahasan renja BPBD dan Dinas DamkarRabu (31/10) dengan Komisi IV DPRD.

Dalam rapat itu, Kepala BPBD Padang Dedi Henidal mengusulkan dana Rp3,6 miliar, sementara Dinas Damkar mendapat Rp1,6 miliar. Tumpang-tindih karena di anggaran BPBD juga sudah ada kegiatan untuk Damkar.

Melihat kenyataan itu, anggota Komisi IV Azwar Siry menegaskan agar kedua SKPD itu duduk semeja membahas anggaran. “Kalau perlu koordinasi dengan Sekko. Kita tak ingin nanti ada overlap penganggaran. Makanya perlu duduk semeja, terserahlah siapa yang mengundang dan diundang bertemu,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia mengatakan masalah teknis tetap ditangani SKPD masing-masing, namun hal-hal yang bisa disatukan, agar disatukan saja. “Hal ini dilakukan karena dua SKPD ini mulai 2013 mendatang merupakan satu kesatuan,” sambungnya.Dedi Henidal menyebut pada KUA-PPAS APBD 2013, mereka mendapat dana Rp3,6 miliar. Dalam RKA, jumlah itu setelah kegiatan di Damkar digabung. “Namun kenyataannya Damkar juga dapat anggaran tersendiri, kita juga kurang tahu. Kegiatan di Damkar nanti kita akan bingung juga melaksanakan,” katanya.

Untuk mensinkronkan anggaran itu, Kepala Dinas Damkar Budhi Erwanto bersepakat untuk duduk semeja. “Ya harus duduk semeja lah. Merujuk dari pengalaman daerah lain, penggabungan BPBD dan Damkar baru sebatas nama. Namun koordinasi dalam pekerjaan masih belum,” tukuk Budhi.

Kurang Simulasi

Di sisi lain, Dedi mengatakan untuk menghadapi bencana, warga Kota Padang masih sangat kurang melaksanakan simulasi. “Masyarakat masih kocar-kacir. Kita sulit melakukan simulasi karena anggaran minim. Padahal negara asing saja memperhatikan kita soal mitigasi bencana ini,” katanya.

Demikian pula terkait kesiapan personel BPBD, untuk SAR (search and rescue)juga belum ada mendapat pelatihan dasar baik darat, atau perairan.

Terkait shelter, sudah banyak gedung yang bisa jadi shelter. Namun BPBD belum bisa menetapkannya, karena perlu penelitian dengan pihak ketiga. “Kami tentu harus meneliti dulu kelayakan gedung itu, apa gedung itu tahan gempa atau tidak. Kita tak ingin masyarakat jadi korban,” katanya.

Dana Gempa Rusak Ringan

Azwar Siry mengingatkan agar BPBD mengantisipasi segala kemungkinan terkait pembayaran bantuan gempa 2009 terhadap rumah rusak ringan. Dalam KUA-PPAS sudah disepakati pembayaran  rumah rusak ringan sebesar Rp37 miliar. “Ini harus diakomodir di pengajuan APBD. Juga harus diantisipasi karena kalau ada pembayaran ribut-ributnya juga luar biasa,” katanya sembari mengingatkan juga kepada Disdamkar untuk mengajukan tambahan mobil Damkar. 

Budhi menyatakan saat ini ada 12 unit kendaraan. Namun yang benar-benar layak dan siap pakai hanya 6 unit. “Yang lain sebagai back up saja. Kendaraan tahun 71 dan 76 sudah di-back up dengan mesin penghisap air  portabel,” katanya.

Dikatakan dalam APBD 2013 nanti akan diajukan penambahan 3 unit mobil Damkar senilai Rp5 miliar. Penambahan itu untuk mengisi pos-pos pemadam di beberapa kawasan. Padang dibagi menjadi 8 posko, ditempatkan 1 mobil Damkar dengan 6 personel. “Idealnya kita butuh 22 unit Damkar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, yang tiga unit itu bisa terealisasi,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s