Sampingan

Pasar Raya Blok I Harusnya Gratis

Zulherman: Tidak Boleh Ada PAD

GambarMASIH belum terisinya Pasar Raya Blok I, yang merupakan eks penampungan pedagang Pasar Inpres I seharusnya tak terjadi. Ketua DPRD Padang Zulherman Dt Bagindo Sati menyebut, seharusnya, untuk menempati kios, dan los itu, pedagang tidak dipungut biaya satu rupiah pun, alias gratis.

“Karena, Dinas Pasar, tidak diberikan beban untuk mengembalikan uang Rp65 miliar untuk membangun Blok I yang semuanya berasal dari APBD Kota Padang. Jadi, kenapa harus dijual, kepada pedagang yang seharusnya sudah bisa menghuni bangunan itu sejak selesai dibangun,” kata Zulherman, Kamis (8/11) di Gedung DPRD.

Menurut Zulherman, kalaupun Dinas Pasar memasukkan uang hasil penjualan kios atau los di Blok I itu ke APBD sebagai pendapatan asli daerah (PAD), tentu tidak bisa diterima. Artinya, sebutnya, dana tersebut illegal dan tidak bisa dianggap sebagai sumber penerimaan yang resmi.

“Jadi, kalau tetap dijual, mau dikemanakan uangnya. Sejak 2011 lalu, kami di DPRD selalu menolak, sepeserpun dana dari penjualan bekas Pasar Inpres I ini. Kecuali, dana dari retribusi yang telah diatur tersendiri dalam undang-undangg,” kata Zulherman, dari Dapil Padang IV (Padang Timur, Padang Selatan dan Bungtekab).Kepada Pemko Padang Zulherman berharap, Blok I itu merupakan aset daerah yang harus dikelola dengan cermat. Untuk segera mengisinya, diharapkan memprioritaskan pedagang sebelumnya. Bahkan, dia bertegas-tegas, tidak perlu menggunakan kartu kuning, tapi harus ada bukti bahwa mereka adalah pedagang lama.“Harus ada kepastian, kemana para pedagang alma itu. Yang jelas, mereka memiliki hak untuk kembali ke Blok I. Pastikan mereka berdagang langsung, bukan menyewakan kepada orang lain. Kalau ini dilakukan, Insya Allah, Pasar Raya Padang ini bisa bergairah kembali,” katanya.

Secara umum, Zulherman menyebutkan, polemik akut di Pasar Raya telah menyita energi yang luar biasa. Bahkan, pasar terlihat makin semrawut, tak beraturan, dan dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) yang tidak diatur. Dia menyebut, kondisi ini malah jauh lebih buruk dari era 80-an lalu yang masih teratur.

“Kami di DPRD berharap, untuk ke sekian kali, isilah Blok I. Bahkan, untuk Pasar Inpres II, pembangunanya sudah dianggarkan Rp65 miliar lagi, dari kebutuhan Rp130 miliar totalnya. Kami memang berharap, ada dana kucuran dari pusat. Untuk itu, Pemko Padang harus memiliki grand design yang jelas. Harus ada skala prioritas. Jangan hanya asal robohkan, dan gedung baru hanya menjadi gedung hantu. Tanpa penghuni,” katanya.

Selain itu, katanya, Jalan M Yamin, terutama di bundaran air mancur, hrus dikembalikan menjadi kawasan bebas PKL. Tujuannya, agar bisa  terkelola dengan baik, dan tidak merugikan toko-toko sekitarnya yang telah hancur nilainya. Pemko diharap, lebih serius mengurusi Pasar Raya. Jangan lagi berjalan sesuai intuisi belaka, tanpa melibatkan DPRD.

“Kami juga berharap, khusus untuk lokasi parkir pasar, kembalikanlah ke Bangunan Koppas Plaza. Karena, sebelumnya, itu adalah lahan parkir para pedagang dan pengunjung pasar. Anehnya, pascagempa dan kebakaran, pemko malah memberikan izin untuk dijadikan pertokoan, dan menambah lagi satu lantai di atasnya,” katanya. (rvi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s