Padang Gagas Perda Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran

Pria Hidung Belang Terancam

GambarRANPERDA Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran, terus dimatangkan DPRD Padang. Tidak  hanya para penjaja seks, pria hidung belang (PHB), juga tak luput dari sanksi. Karena selama ini yang terjerat hanya kaum perempuan saja.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Padang Jon Roza Syaukani yang juga Ketua Pansus V Ranperda Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran menyebut, pascadiskusi publik, pasal tentang sanksi akan ditambahkan dan dikenakan kepada PHB. Menurutnya itu lebih efektif untuk meminimalisir praktik pelacuran.

“Dalam pematangan draft, kami mendapatkan tambahan masukan dari IAIN Imam Bonjol, MUI, LKAAM dan lembaga lainnya, untuk menjerat pria hidung belang. Masukan ini sangat berharga, karena akan memperkuat Perda ini nantinya,” kata kader Partai Demokrat ini, kemarin.Saat ini, kata Jon Roza, Pansus V melakukan finishing pembahasan Ranperda tersebut bersama Bagian Hukum Pemko Padang. Jika tak ada aral melintang, Ranperda ini disahkan Selasa (27/11) nanti bersamaan dengan pengesahan Perda APBD 2013.

“Saya rasa kita sama-sama optimistis perda ini bisa disahkan. Juga 11 perda inisiatif lain yang juga dimaksimalkan pembahasannya,” kata anggota legislatif dari Dapil Padang V (Lubukkilangan dan Lubukbegalung) ini.

Selain persoalan sanksi untuk pria hidung belang, Jon Roza mengakui, awalnya memang ada sedikit bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun saat ini, hal itu telah dirumuskan penyelesaiannya.

6 Bulan Kurungan

Sanksi dan denda yang ditetapkan dalam Ranperda tersebut, untuk pelaku perzinaan dan pelacuran, serta penyedia tempat maksiat. Untuk pelaku, sesuai Pasal 17, seorang yang melakukan perzinaan dapat diancam dengan kurungan paling lama 5 bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp40 juta. Sementara, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan mengarah pada perzinaan, juga diancam kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp15 juta.

Tak jauh beda, bagi para pelaku pelacuran baik PSK dan PHB, dan penyedia tempat pelacuran (pasal 18), juga akan diancam hukuman kurungan paling lama 6 bulan, dan denda maksimal Rp60 juta.

Sementara, bagi PNS, termasuk TNI dan Polri yang mengetahui, atau tidak mengindahkan laporan dari masyarakat, juga akan direkomendasikan oleh Pemko Padang, untuk mendapatkan sanksi hukuman sesuai disiplin kepegawaian atau TNI/Polri.

Rektor IAIN Imam Bonjol Prof Makmur Syarif yang menjadi ketua tim penyusun draf ranperda ini mengakui keluarnya perda syariah ini, akan dibanding-bandingkan dengan KUHP atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dia menyebut hal itu tidak perlu dipersoalkan.

“Kalau kita masih terkungkung dengan konsep-konsep peraturan kolonial Belanda (KUHP), tentu tidak akan pernah ada perda ini. Yang harus dipahami adalah perda ini sangat dibutuhkan untuk mendukung Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK),” tegasnya.

Tokoh Masyarakat Padang H Asril Manan mengaku mendukung ranperda ini. Menurutnya, mencermati kondisi Kota Padang kini, sudah waktunya perda yang keras lahir.

“Kami mendukung DPRD segera menetapkan Ranperda Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran ini. Jangan sampai ditunda-tunda, agar Pol PP juga bisa melakukan tugas dan ada bekalnya. Setelah disahkan bisa disosialisasikan dan diterapkan,” katanya. (rvi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s