Korban Gempa Rusak Ringan di Padang Disediakan Rp37 Miliar

GambarKABAR gembira bagi korban gempa 2009 yang rumahnya masuk daftar penerima bantuan kategori rusak ringan (RR). Pada APBD 2013, Pemko sudah memasukkan anggaran sebesar Rp37 miliar.

”Pak Wako (Fauzi Bahar) sudah menekankan, dana rusak ringan akan diakomodir pada tahun depan. Jadi, usai KUA PPAS 2013, sudah dimasukkan. Kita berharap dana tersebut dapat disahkan dan disalurkan,” kata Wawako Padang Mahyeldi, usai Sidang Paripurna DPRD Padang tentang Penyampaian RAPBD 2013 dan Nota Keuangan, Senin (12/11).

Menurut informasi, bantuan bencana untuk rusak ringan itu senilai Rp37 miliar itu diperuntukkan bagi 37.000 korban rusak ringan terdata. “Ini murni dana APBD kita. Dananya nanti kita salurkan kepada SKPD. Namun belum dipastikan apakah ke BPBD atau ke Dinas PU melalui PJOK,” kata Mahyeldi yang datang ke DPRD menggantikan Fauzi Bahar.

Disinggung BPBD yang akan menyalurkan, Mahyeldi menyebutkan, BPBD itu, sudah digabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Karena, seluruh anggaran 2013, disusun berdasarkan SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) baru. “Nah karena ini anggaran kota, tentu kita yang menyalurkannya,” kata Mahyeldi. Baca lebih lanjut

Refrizal: Pertamina Lambat, Warga Sumbar Teraniaya

TERLAMBAT Antisipasi Gejolak Syahbandar di Depot

GambarKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi selama dua hari di wilayah Sumbar akibat pemblokiran depot Pertamina Unit Pemasaran Terminal I BBM Bungus Teluk Kabung, seharusnya sudah dapat diantisipasi PT Pertamina. Efek besar dari para syahbandar yang menutup pintu, sehingga ratusan truk tangki BBM tak bisa jalan, telah berakibat lumpuhnya kawasan Sumbar, aktivitas terganggu, masyarakat dirugikan.

”Seharusnya kejadian ini tak perlu terjadi, jika PT Pertamina sebelumnya mengantisipasi polemik terpicu akibat persoalan upah itu. Sekarang, yang dirugikan adalah masyarakat. BBM di Sumbar terganggu,” kata Anggota Komisi VI DPR, Refrizal kepada POSMETRO, Kamis (8/11).

Dengan tegas, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan via telepon selulernya. ”Kami di Komisi VI, adalah mitra kerja dari BUMN, termasuk Pertamina. Saya langsung meminta Ibu Karen, untuk menyelesaikan persoalan internalnya dengan buruh atau pekerja supaya masyarakat banyak tidak dirugikan,” kata Refrizal, kepada koran ini kemarin.

Menurut Refrizal, Pertamina memang langsung mengambil tindakan, untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena, terhentinya depot Bungus, tidak bisa langsung diganti dengan pasokan BBM dari Dumai, Provinsi Riau. Karena, jalur yang ditempuh, cukup jauh. Baca lebih lanjut

Sampingan

Pasar Raya Blok I Harusnya Gratis

Zulherman: Tidak Boleh Ada PAD

GambarMASIH belum terisinya Pasar Raya Blok I, yang merupakan eks penampungan pedagang Pasar Inpres I seharusnya tak terjadi. Ketua DPRD Padang Zulherman Dt Bagindo Sati menyebut, seharusnya, untuk menempati kios, dan los itu, pedagang tidak dipungut biaya satu rupiah pun, alias gratis.

“Karena, Dinas Pasar, tidak diberikan beban untuk mengembalikan uang Rp65 miliar untuk membangun Blok I yang semuanya berasal dari APBD Kota Padang. Jadi, kenapa harus dijual, kepada pedagang yang seharusnya sudah bisa menghuni bangunan itu sejak selesai dibangun,” kata Zulherman, Kamis (8/11) di Gedung DPRD.

Menurut Zulherman, kalaupun Dinas Pasar memasukkan uang hasil penjualan kios atau los di Blok I itu ke APBD sebagai pendapatan asli daerah (PAD), tentu tidak bisa diterima. Artinya, sebutnya, dana tersebut illegal dan tidak bisa dianggap sebagai sumber penerimaan yang resmi.

“Jadi, kalau tetap dijual, mau dikemanakan uangnya. Sejak 2011 lalu, kami di DPRD selalu menolak, sepeserpun dana dari penjualan bekas Pasar Inpres I ini. Kecuali, dana dari retribusi yang telah diatur tersendiri dalam undang-undangg,” kata Zulherman, dari Dapil Padang IV (Padang Timur, Padang Selatan dan Bungtekab).Kepada Pemko Padang Zulherman berharap, Blok I itu merupakan aset daerah yang harus dikelola dengan cermat. Untuk segera mengisinya, diharapkan memprioritaskan pedagang sebelumnya. Bahkan, dia bertegas-tegas, tidak perlu menggunakan kartu kuning, tapi harus ada bukti bahwa mereka adalah pedagang lama. Baca lebih lanjut

Yultekhnil Legowo untuk Andre Rosiade

Jika Survei Lebih Rendah

GambarSESAMA alumni SMAN 2 Padang, Yultekhnil dan Andre Rosiade saling mengagumi satu sama lain. Yultekhnil yang saat ini menjadi ketua DPRD Sumbar, mengaku kagum dengan kebolehan Andre mengelola bisnis, meski berusia masih sangat muda. Sementara, Andre Rosiade menyebut, Yultekhnil sebagai politisi yang memiliki pengaruh besar di Sumbar.

Sayang, keduanya kini digadang-gadang akan “bersaing” dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Padang 2013. Sebagai kader Partai Demokrat, Yultekhnil tentu memiliki peluang besar, menjadi kandidat calon wali kota dari satu-satunya partai yang bisa mengusung sepasang calon kepala daerah, karena jauh melebihi persyaratan 15 persen kursi di DPRD Padang.

Saat bersilahturahim beberapa waktu lalu, Yultekhnil menyebut, Partai Demokrat adalah partai terbuka dan tidak serta-merta mementingkan kadernya untuk diusung dalam pemilukada di manapun. Sebagai partai yang saat ini menguasai pemerintahan Indonesia, katanya, Partai Demokrat juga membuka peluang kepada para putra terbaik bangsa, untuk diusung.

“Demokrat ingin memenangkan Pemilukada Padang. Jadi, kami tidak memaksakan kader sendiri untuk maju. Sebelum menentukan, tentunya partai akan melihat hasil survei tingkat popularitas dan elektabilitas (keterpilihan) seluruh calon yang mengapung. Jika kader di luar Demokrat lebih unggul, kenapa tidak mendukungnya,” kata Yultekhnil yang juga mantan ketua DPC Partai Demokrat Padang ini.

Baca lebih lanjut

Bank Nagari Muaralabuh Serahkan Hadiah Sikoci

GambarPT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari untuk tahun 2012 ini kembali memberikan kejutan bagi nasabah setianya, khusus bagi nasabah penabung Tabungan Sikoci. Untuk periode penarikan Tahap II Tahun 2012 Kantor Cabang Muaralabuh, Solok Selatan  mendapat  satu unit sepeda motor Yamaha Mio.
Senin (5/11), Yamaha Mio tersebut, resmi diserahkan kepada UPK BLM PLTMH Kecamatan Pauh Duo yang beruntung pada pengundian. Selanjutnya,  ada hadiah hiburan uang tunai Rp2,5 juta dan Rp 1 juta, masing-masing diperoleh oleh bendahara SMPN 5 Solsel dan Alben Syahyoni.
Pemimpin Cabang Bank Nagari Muaralabuh, Mulyadi “Momon” Bachtiar didampingi oleh Pemimpin Seksi Keuangan Satria Eka Putra dan Pemimpin Seksi Kredit Nanda, langsung menyerahkan hadia,  di Kantor Cabang Muaralabuh  Solok Selatan. Baca lebih lanjut

Pengangguran di Sumbar Capai 142.184

Jumlah Perempuan Naik, Lelaki Turun

GambarMASIH tertundanya penetapan upah minimum provinsi (UMP) di Sumbar, tak menyurutkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaunching jumlah angkatan kerja Sumbar. Hingga Agustus 2012 ini, BPS mencapat,  angkatan kerja Sumbar mencapai 2.179.826 orang. Jumlah itu, mengindikasikan, terjadinya penurunan secara terus menerus, sejak 2010 lalu.

“Kami mencatat  angkatan kerja berkurang 33.687 orang dibandingkan Agustus 2011 sebesar 2.213.513 orang. Bahkan, berkurang 14.214 orang dibandingkan keadaan Agustus 2010 sebesar 2.194.040 orang,” kata Kepala BPS Sumbar Muchsin Ayub, dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dikirimkan, Senin (5/11) sore.

Menurutnya, jumlah penduduk yang bekerja di Sumbar pada Agustus 2012 mencapai 2.037.642 orang, berkurang 33,1 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011 sebesar 2.070.725 orang atau berkurang 3.812 orang dibandingkan keadaan Agustus 2010 sebesar 2.041.454 orang. Baca lebih lanjut

Harga-harga di Padang Naik

Inflasi September 0,71 Persen

GambarHARI Raya Idul Adha, ternyata mempengaruhi daya beli, dan harga jual produk di Kota Padang. Akibatnya, salama Oktober lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat, terjadi inflasi selama 0,71 persen. Artinya, selama bulan lalu, tercatat kenaikan harga rata-rata produk di Kota Padang.

Kepala BPS Sumbar Muchsin Ayub menyebutkan, dari 66 kota yang indeks harga konsumen (IHK) nya dihitung BOS, 37 kota mengalami inflasi. Sedangkan, 29 kota lainnya mengalami deflasi (penurunan harga rata-rata). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Manokwari Papua, sebesar 0,97 persen dan terendah terjadi di Kota Kediri sebesar 0,01 persen.

“Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 2,44 persen dan terendah di Kota Madiun sebesar 0,01 persen,” kata Muchsin dalam berita resmi statistic (BRS) yang dikirim ke redaksi Posmetro, Kamis (1/11) sore. Baca lebih lanjut