Tak ada yang Baru

SETIAP pergantian tahun (Masehi) tiba, selalu ramai kita berbicara. Bicara apa saja, berketuntang-tuntang. Kadang dak karu-karuan. Bicara soal bagaimana cara kita-kita merayakan, atau bagaimana tidak merayakan. Bahkan, ada yang ”mengharamkan” memperingati tahun baru. Begitulah kita. Soal kalender baru, berebut pula kita.

Sebelum hari itu tiba, beragam kegiatan digelar. Polisi mempertegas pengamanan dengan Operasi Lilin-nya. Pol PP, siap-siap dengan pengamanan antipenyakit masyarakat (pekat). Nah, muda-mudi, juga pada sibuk. Sibuk membeli sesuatu. Ya sesuatu. Dijual bebas di apotek, minimarket, bahkan supermarket. Kondom namanya.
Saat sebagian dari kita-kita meributkan halal-haram peringatan tahun baru 2016 kemarin, banyak hal yang terjadi, dan terus terjadi. Semacam budaya, tapi budaya siapa, entahlah. Setiap tahun, meributkan, bagaimana agar tahun baru ini tak lagi “dominan”, karena terkait dengan beragam budaya. Budaya terompet, budaya lonceng, bahkan budaya api-mengapi, bakar-membakar.

Di Maninjau, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Agam, pesta pergantian tahun baru sepertinya senyap saja. Konon Pemkab Agam melarang segala bentuk kegiatan, menutup objek wisata. Hanya segelintir acara-acara mini di beberapa homestay di salingka danau vulkanis. Acara muda-mudi, atau bahkan yang tua-tua berpasang-pasangan. Mereka ditangkap, tapi pasti banyak yang tak tertangkap.

Kapan Bersorak lagi?

STADION GOR H Agus Salim Padang berangsur sepi. Meski pemerintah mencoba berbagai hal untuk meramaikan kawasan sport center Kota Padang, namun tetap saja belum. Belum maksimal. Karena, Agus Salim, telah identik dengan sepakbola. Sepakbola identik dengan PS Semen Padang, yang dikenal dengan Semen Padang FC (SP FC) akhir-akhir ini.

Namun, saat manajemen PT Semen Padang ”menyerah” untuk membawa SP FC berlaga di Piala Presiden atau Piala Kemerdekaan, harapan untuk meramaikan GOR itu kembali menyemu. Gairah untuk bersorak lagi, berteriak lagi, bagadincik lagi, tak ada lagi. Benar-benar hilang. Sepi, dan menyepi. Calo-calo tiket juga menghilang. Apalagi penjual kaos alis jersey.

Banyak yang mengaku sedih, ketika tak akan lagi melihat Kabau Sirah—julukan Semen Padang berlaga. Saat tim-tim sekelas PSMS Medan, Cilegon United, Persiba Bantul meramaikan “liga” yang diadakan untuk menutup kevakuman persepakbolaan Indonesia itu. Bahkan, kini memasuki delapan besar.

Parahnya, para pemain yang selama ini dilihat berlatih di lapangan Karang Putiah, Indarung, mereka yang berlaga di Agus Salim dan seantero stadion di nusantara, tak lagi ada di Padang. Mereka telah menyeberang ke klub-klub yang berlaga di Piala Kemerdekaan. Bahkan, kabar teranyar, bek Septia Hadi memutuskan kontrak dengan tim merah-kuning-hitam.

Itulah sepakbola. Itulah kita. Kita telah benar-benar “jatuh cinta” kepada Kabau Sirah. Bahkan, sejak bertahun, belasan tahun, atau puluhan tahun lalu. Kita hanya tahu, klub itu merupakan kebanggaan kita; Sumbar, Minangkabau, Padang. Tapi, yang terjadi hari ini, hal itu tak ada lagi.

Manajemen belum mengaku membubarkan tim, tapi tim itu sebenarnya tidak ada lagi. Pemainnya juga tidak ada di Padang. Kalaupun ada, mereka juga tak berlatih maksimal lagi. Jadi, Semen Padang FC tinggal nama belaka. Jangankan untuk menonton klub itu di TV, di lapangan saja tak ada. Sudahlah, kita tak lagi punya klub yang dibawa di hati. Nonton liga Eropa aja.

Lalu, apa lagi kebanggaan kita? Apa yang kita mau lihat di GOR Agus Salim? Untuk apa pula Pemprov Sumbar membangun stadion berkelas internasional di Padangpariaman? Konon bisa menampung 75 ribu penonton. Siapa yang akan menonton? Siapa yang akan ditonton? PON? Mungkin saja. Lalu apa?

Kalaulah boleh, mungkin banyak yang ingin “menyelamatkan” SP FC ini. Mungkin dengan “Koin untuk Kabau Sirah” atau sejenisnya. Mungkin dengan mendatangkan investor—bisa juga Erick Tohir atau Bakrie Group masuk. Tapi, apa boleh, klub yang sebelumnya hanya dibiayai BUMN ini “dibeli” oleh pihak lain, apalagi pihak sponsor.

Banyak di antara kita – apalagi yang “gila” bola saat ini merasa aneh dengan kondisi ini. Apalagi yang hobi ngenet, medsos, dan sejenisnya. Biasanya, kalau Kabau Sirah lagi “main”, bisa-bisa timeline, dinding facebook, dan sejenisnya penuh. Penuh kebanggaan, penuh emosi, dan penuh caci maki. Sekarang, tak ada lagi. Yang ada hanya Pilkada? “Olahraga” semu lagi.

Kemarin terdengar sayup-sayup, setelah Piala Kemerdekaan digulirkan, Tim Transisi PSSI akan kembali mengadakan liga—entah apa pula namanya. Bagaimana dengan Kabau Sirah kita? Tentu manajemen PT SP yang bisa menjawabnya. Bukan kita. Mereka yang akan memastikan, apakah akan ikut atau tidak. Sudahlah, kita menunggu aja.

Tak elok pulalah kita “mencukia-cukia” sampai ke dapurnya PT SP. Apakah betul krisis yang terjadi saat ini, membut manajemen harus berhemat. Hemat di segala bidang, termasuk pembiayaan SP FC. Atau tidak pula kita mencari kambing hitam ke berbagai tempat; mungkin Yunani, China, Korea, hingga lainnya.

Yang jelas, banyak harapan. Banyak doa. Banyak cinta. Banyak rindu. Banyak segala banyak untuk kembali merumputnya si Kabau Sirah. Bukan akan meninggalkan cerita untuk anak cucu kita ke depan. Cerita akan sebuah klub kebanggaan yang pernah menjadi jawara. Sekarang entah bagaimana, seperti saudara tuanya PSP Padang. (*)

Endre Saifoel Berkurban 25 Ekor Sapi

Berkurban di Hari Raya Idul Adha, selalu menjadi sebuah keharusan bagi tokoh muda Sumbar H Endre Saifoel yang akrab disapa H Wen. Untuk 1434 H atau 2013 ini, kader Partai NasDem ini berkurban sebanyak 25 ekor sapi. Jumlah tersebut, disebar di beberapa kabupaten/kota di Sumbar, seperti di Padang, Sijunjung, Pesisir Selatan, Sawahlunto, batusangkar dan Padangpanjang.

Selasa (15/10), Endre Saifoel berkesempatan mengunjungi tiga titik penyembelihan hewan kurban yang disebar di Kota Padang, seperti di daerah Kecamatan Kuranji dan Pagambiran Lubukbegalung. Di sana, pria yang juga pengusaha tambang skala nasional ini terlihat membaur dengan masyarakat banyak.

Di Pagambiran, warga menilai, Endre adalah seorang tokoh yang layak untuk dimajukan ke tingkat nasional. Karena, dia telah bekerja serius untuk mengembangkan potensi masyarakat. Bahkan, saat Idul Adha, dia mampu membaur dengan masyarakat. “Kami lihat, dia sangat berpotensi,” kata Lidia dan Eni, warga Pagambiran saat penyembelihan hewan di sebuah masjid.

Wardin, warga Kuranji juga menyebutkan hal yang sama. Dia mengaku, kegiatan yang dilakukan Endre Saifoel merupakan bagian dari ibadahnya yang juga bermanfaat bagi masyarakat. “Kami senang saat mengetahui H Wen menjadi pesera kurban di sini. Semoga apa yang telah dilakukan ini menjadi amal ibadah dan diterima Allah,” katanya.

Sungailareh Minta Trayek Angkot

Sungailareh Minta Trayek Angkot
SAWAHAN, METRO
Meski berada di dalam kota, ternyata masih ada masyarakat yang belum menikmati akses transportasi. Di pngContohnya, warga yang bermukim di beberapa perumahan di Kelurahan Sungailareh Kecamatan Kototangah. Sampai hari ini, mereka belum mendapatkan jalur angkutan umum.
Syahrial, warga Sungailareh di DPRD Padang mengaku prihatin dengan kondisi itu. Menurutnya, di lokasi itu juga ada perumahan pemda. Sehingga, anak-anak yang bersekolah jadi terganggu. Tak jarang, mereka juga terlambat masuk sekolah. Karena, sulit mendapatkan ojek, atau tumpangan lainnya.
“Kalau mereka terlambat, tentu sangat merugikan pendidikan merek. Selain sering terlambat, anak-anak sekolah pun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar jika mau berangkat ke sekolah. Naik ojek pergi rata-rata Rp3.000. Jadi kalau pulang pergi sudah Rp6.000 biaya transpor mereka sehari. Kalikan saja sebulan. Jadi ketiadaan angkot ini malah menjadikan biaya tinggi bagi anak sekolah,” katanya.
Ia berharap, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang untuk bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. “Kami meminta kebijakan yang benar-benar bijak dari pemko,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Padang Jawardi meminta Dishub Padang untuk segera memikirkan jalur angkot dari dan ke Sungai Lareh itu. Menurutnya, jumlah penduduk di kawasan itu cukup banyak karena di sana terdapat beberapa kompleks perumahan.
“Kasihan kita melihat anak-anak sekolah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, keselamatan mereka pun tak terjamin, misal jatuh mereka dari ojek dan sebagainya,” kata anggota dewan asal daerah pemilihan Padang II (Koto Tangah-Nanggalo) itu.
Kader PPP ini menyebut, jalan ke Kompleks Pemda di Sungailareh itu sudah cukup bagus, namun sangat disayangkan tidak ada angkot yang melayani jalur itu. “Kita harap Dishub bisa secepatnya memasukkan angkot ke kawasan itu demi masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Kepala Dishub Padang Firdaus Ilyas menyebutkan, sampai saat ini memang belum ada trayek angkot ke Sungailareh. Namun, dia meminta kepada masyarakat, baik melalui LPM, tokoh masyarakat, agar mengajukan surat permohonan ke Dishub, sesuai dengan keinginan adanya jalur angkot karena telah banyaknya perumahan.
“Kami welcome saja. Ketika surat sudah masuk, kami akan berbicara dengan Organda dan pemilik PO angkot, untuk mencari jalan keluarnya. Karena, mereka yang memiliki angkot, dan dapat menyalurkan angkotnya ke trayek baru. Jadi, kami tunggu suratnya,” kata Firdaus. (rvi)

Padang Gagas Perda Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran

Pria Hidung Belang Terancam

RANPERDA Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran, terus dimatangkan DPRD Padang. Tidak  hanya para penjaja seks, pria hidung belang (PHB), juga tak luput dari sanksi. Karena selama ini yang terjerat hanya kaum perempuan saja.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Padang Jon Roza Syaukani yang juga Ketua Pansus V Ranperda Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran menyebut, pascadiskusi publik, pasal tentang sanksi akan ditambahkan dan dikenakan kepada PHB. Menurutnya itu lebih efektif untuk meminimalisir praktik pelacuran.

“Dalam pematangan draft, kami mendapatkan tambahan masukan dari IAIN Imam Bonjol, MUI, LKAAM dan lembaga lainnya, untuk menjerat pria hidung belang. Masukan ini sangat berharga, karena akan memperkuat Perda ini nantinya,” kata kader Partai Demokrat ini, kemarin.

Perantau Agam se-Jabotabek, Apresiasi Anggota DPRD Agam

Sukses Pemilihan Wakil Bupati Agam

SETELAH melalui proses yang cukup panjang dan mungkin melelahkan, akhirnya DPRD Agam berhasil menuntaskan pemilihan Wakil Bupati Agam yang merupakan penggantian antar waktu, Senin (19/11). Hal itu dipastikan, setelah terpilihnya Irwan Fikri, sebagai pengganti Umar yang telah diberhentikan karena tersangkut korupsi.

 “Apresiasi perlu diberikan kepada kawan-kawan DPRD Agam dan terutama kepada Panitia Pemilihan Wakil Bupati Agam sisa masa Jabatan 2015. Mereka adalah, diketua Zulpardi  dan sekretaris Masrizal,” ucap Ediwar, Tokoh Perantau Agam di Jakarta yang juga Sekretaris Umum Bakor Agam Jabotabek, kemarin.

 Menurutnya, berdasarkan data, pola penggantian wakil bupati yang dilakukan Kabupaten Agam baru pertama kali ini dilakukan pemilihannya di Sumbar. “Ini pertama, setelah  berlakunya pemilihan lansung dan berjalan sukses tanpa terjadinya riak-riak dalam tubuh Anggota DPRD Agam,” kata mantan calon bupati Agam 2010 ini.

Jasa Raharja Bantu Dishub Padang 10 Road Barrier

PT Jasa Raharja Cabang Padang memberikan bantuan 10 unit road barrier kepada Dinas Perhubungan Kota Padang. Sebgai kota pertama yang mendapatkannya, Padang dianggap sebagai ibu kota yang memiliki arus lalulintas yang mulai padat.

“Kepadatan kota terus terjadi, dan untuk meminimalisirnya, diperlukan road barrier. Sehingga perlu media pembatasan jalan,” kata Kabag Teknik PT Jasa Raharja Cabang Padang Marganti, Senin (12/11), udai apel khusus penyerahan bantuandi Kantor Dishub, Mataair.

Marganti menyebut, dengan adanya road barrier ini, diharapkan Dinas Perhubungan dapat mengendalikan arus lalu lintas bersama dengan Satlantas Polri. Serta mengurangi intensitas kendaraan pada jalur-jalur padat di beberapa titik tertentu. “Program kita tidak hanya memberikan santunan kecelakan tapi juga melakukan upaya penaggulangan kecelakaan lalu lintas,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Firdaus Ilyas mengatakan, sejak tahun anggaran 2011-2012, tidak ada anggaran pembelian road barrier. Namun pada tahun 2013, pihaknya baru akan mengajukan pembelian alat peraga seperti rambu-rambu lalu lintas dan road barrier.

Korban Gempa Rusak Ringan di Padang Disediakan Rp37 Miliar

KABAR gembira bagi korban gempa 2009 yang rumahnya masuk daftar penerima bantuan kategori rusak ringan (RR). Pada APBD 2013, Pemko sudah memasukkan anggaran sebesar Rp37 miliar.

”Pak Wako (Fauzi Bahar) sudah menekankan, dana rusak ringan akan diakomodir pada tahun depan. Jadi, usai KUA PPAS 2013, sudah dimasukkan. Kita berharap dana tersebut dapat disahkan dan disalurkan,” kata Wawako Padang Mahyeldi, usai Sidang Paripurna DPRD Padang tentang Penyampaian RAPBD 2013 dan Nota Keuangan, Senin (12/11).

Menurut informasi, bantuan bencana untuk rusak ringan itu senilai Rp37 miliar itu diperuntukkan bagi 37.000 korban rusak ringan terdata. “Ini murni dana APBD kita. Dananya nanti kita salurkan kepada SKPD. Namun belum dipastikan apakah ke BPBD atau ke Dinas PU melalui PJOK,” kata Mahyeldi yang datang ke DPRD menggantikan Fauzi Bahar.

Disinggung BPBD yang akan menyalurkan, Mahyeldi menyebutkan, BPBD itu, sudah digabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Karena, seluruh anggaran 2013, disusun berdasarkan SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) baru. “Nah karena ini anggaran kota, tentu kita yang menyalurkannya,” kata Mahyeldi.

Refrizal: Pertamina Lambat, Warga Sumbar Teraniaya

TERLAMBAT Antisipasi Gejolak Syahbandar di Depot

KELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi selama dua hari di wilayah Sumbar akibat pemblokiran depot Pertamina Unit Pemasaran Terminal I BBM Bungus Teluk Kabung, seharusnya sudah dapat diantisipasi PT Pertamina. Efek besar dari para syahbandar yang menutup pintu, sehingga ratusan truk tangki BBM tak bisa jalan, telah berakibat lumpuhnya kawasan Sumbar, aktivitas terganggu, masyarakat dirugikan.

”Seharusnya kejadian ini tak perlu terjadi, jika PT Pertamina sebelumnya mengantisipasi polemik terpicu akibat persoalan upah itu. Sekarang, yang dirugikan adalah masyarakat. BBM di Sumbar terganggu,” kata Anggota Komisi VI DPR, Refrizal kepada POSMETRO, Kamis (8/11).

Dengan tegas, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan via telepon selulernya. ”Kami di Komisi VI, adalah mitra kerja dari BUMN, termasuk Pertamina. Saya langsung meminta Ibu Karen, untuk menyelesaikan persoalan internalnya dengan buruh atau pekerja supaya masyarakat banyak tidak dirugikan,” kata Refrizal, kepada koran ini kemarin.

Menurut Refrizal, Pertamina memang langsung mengambil tindakan, untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena, terhentinya depot Bungus, tidak bisa langsung diganti dengan pasokan BBM dari Dumai, Provinsi Riau. Karena, jalur yang ditempuh, cukup jauh.

Pasar Raya Blok I Harusnya Gratis

Zulherman: Tidak Boleh Ada PAD

MASIH belum terisinya Pasar Raya Blok I, yang merupakan eks penampungan pedagang Pasar Inpres I seharusnya tak terjadi. Ketua DPRD Padang Zulherman Dt Bagindo Sati menyebut, seharusnya, untuk menempati kios, dan los itu, pedagang tidak dipungut biaya satu rupiah pun, alias gratis.

“Karena, Dinas Pasar, tidak diberikan beban untuk mengembalikan uang Rp65 miliar untuk membangun Blok I yang semuanya berasal dari APBD Kota Padang. Jadi, kenapa harus dijual, kepada pedagang yang seharusnya sudah bisa menghuni bangunan itu sejak selesai dibangun,” kata Zulherman, Kamis (8/11) di Gedung DPRD.

Menurut Zulherman, kalaupun Dinas Pasar memasukkan uang hasil penjualan kios atau los di Blok I itu ke APBD sebagai pendapatan asli daerah (PAD), tentu tidak bisa diterima. Artinya, sebutnya, dana tersebut illegal dan tidak bisa dianggap sebagai sumber penerimaan yang resmi.

“Jadi, kalau tetap dijual, mau dikemanakan uangnya. Sejak 2011 lalu, kami di DPRD selalu menolak, sepeserpun dana dari penjualan bekas Pasar Inpres I ini. Kecuali, dana dari retribusi yang telah diatur tersendiri dalam undang-undangg,” kata Zulherman, dari Dapil Padang IV (Padang Timur, Padang Selatan dan Bungtekab).Kepada Pemko Padang Zulherman berharap, Blok I itu merupakan aset daerah yang harus dikelola dengan cermat. Untuk segera mengisinya, diharapkan memprioritaskan pedagang sebelumnya. Bahkan, dia bertegas-tegas, tidak perlu menggunakan kartu kuning, tapi harus ada bukti bahwa mereka adalah pedagang lama.